Keputusan Menkes Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendallan Covid 19 Dicabut

905

berantasonline.com (Jakarta)

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 01-07/Menkes/247/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona virus Didease 2019 (Covid 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Untuk itu, Menteri Kesehatan telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.O1.07/Menkes/413/2020 tertanggal 13-7-2020.

Terdapat sejumlah poin penting terkait pencegahan dan penanganan corona, salah satu poinnya yakni Rapid test yang tidak direkomendasikan lagi untuk mendiagnosa orang yang terinfeksi corona.

Pada Keputusan Menteri Kesehatan dr Terawan Putranto terbaru ini, kondisi dengan keterbatasan kapasitas pemeriksaan RT PCR, Rapid test Covid hanya dapat digunakan untuk screening pada populasi spesifik dan situasi khusus seperti pada pelaku perjalanan (termasuk kedatangan para Pekerja Migran Indonesia) terutama diwilayah Pos Lintas Batas Dasar Negara (PLBDN) serta Penguatan Pelacakan Kontak seperti Lapas, Panti Jompo, Panti Rehabilitasi, Asrama, Pondok Pesantren dan Pada Kelompok Kelompok Rentan.

Pada halaman 82 Keputusan Menkes tersebut, penggunaan rapid test tidak digunakan lagi sebagaimana tertuang dalam definisi operasional.

WHO juga telah merekomendasikan rapid test untuk tujuan penelitian epidemilogi atau lenelitian lain untuk kepentingan diagnostik, Pemerintah kini mengikuti WHO yang merekomendasikan Nucleis pemeriksaan molekuler/ NAAT (Nucleis Acid Amplification test) seperti pemeriksaan RT PCR.

Banyak ahli kesehatan yang mengikut test cepat alias Rapid test tidak efektif mendeteksi covid 19, namun sangat disayangkan Pemerintah bersikeras mempertahankan test tersebut.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid 19 bahkan memantapkan hasil non reaktif rapid test sebagai salah satu syarat perjalanan orang tidak boleh bepergian keluar kota terutama buat jalur udara jika tidak menyertakan dokumen ini.

Ahli epidemilogi dari Universitas Indonesia (UI) Pandu Rimo menyerukan kepada Pemerintah dan masyarakat untuk tidak lagi menggunakan metode Rapid test dalam mendeteksi Kasus Virus Corona (covid 19).

Menurutnya, Rapid test tidak bisa mendeteksi Covid 19 dengan baik, sehingga hanya buang buang uang.

Keputusan Menteri Kesehatan terbaru nomor HK 01.07/413/2020 tanggal 13 Juli 2020 tersebut berisi Pedoman yang memiliki tujuan umum untukelaksanakan pencegahan dan pengendalian Ccvid 19 di Indonesia.

Program khususnya diantaranya. a. Memahami strategi dan indikator penanggulangan.
b. Melaksanakan surveilans epidemilogi.
c. Melaksanakan diagnosis laboratorium.
d. Melaksanakananajemen klinis.
e. Melaksanakan pencegahan dan
pengendalian.
f. Melakasanakan komunikasi resiko dan pemberdayaan masyarakat.
g. Melaksanakan Penyediaan Sumber Daya.
h. Melaksanakan pelayanan kesehatan esensial.

Dengan pencabutan pedoman pencegahan dan pengendalian Covid 19′ yang lama tersebut, maka pelaksanaanya didaerah akan segera diwujudkan. Semoga..

(bust)