Kepengurusan KONI Pesisir Barat Lampung Dimonopoli Pejabat

274

berantasonline.com (Krui Lampung) – Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal merangkap Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Pesisir Barat, Minggu (30/4), melantik kepengurusan KONI Kabupaten Pesisir Barat yang baru periode 2018-2022, di Gedung Serba Guna (GSG) Selalaw.

Pelantikan pengurus organisasi induk olahraga di Indonesia ini, dihadiri beberapa perwakilan OPD, para Ketua Cabang Olahraga, Pejabat Pemkab Pesisir Barat serta tamu undangan lainnya.

Acara pelantikan kepengurusan KONI Pesisir Barat sendiri berjalan lancar dan sukses, diisi nama-nama baru yang berasal dari kalangan Pejabat Pemkab.

Ketua KONI dalam sambutannya berharap agar organisasi ini nantinya bisa menghasilkan banyak torehan prestasi.

Mengomentari banyaknya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat sebagai Pengurus KONI Kabupaten Pesisir Barat, Ketua LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Syukri Efendi mengatakan, “Sebenarnya kalau tidak salah, menurut ketentuan pusat, seorang Pejabat dan Aparatur Sipil Negara dilarang aktif dalam kepengurusan KONI”, ujarnya.

Sehingga, sambung Syukri, diberbagai daerah Kepengurusan KONI tidak dijabat oleh aparatur (Pejabat) Pemerintah, “Silahkan tanya ke Pengurus KONI Pusat atau Kantor Kemenpora”, tutur Syukri Efendi, Senin (30/4) di Labuhan Jukung Pesisir Tengah Krui.

“ASN itu orang-orangnya sibuk dengan kerjaan dinas dan tugas mereka, kenapa malah ditambah lagi ngurus organisasi KONI”, tambah Syukri.

Ketua Umum DPP LSM Pengembangan Aspirasi Rakyat, Khotman Idris, juga mempertanyakan keterlibatan Pejabat Pemkab Pesisir Barat (termasuk Bupati)  dalam Kepengurusan KONI, “KONI itu sebagai Lembaga Independen, tidak lagi menjadi organ pemerintah, apa dasar hukumnya tolong dijelaskan”, ujarnya.

Untuk itu Ketua DPP LSM PAR meminta kepada Ketua Umum KONI Pusat agar memberikan penjelasan secara terbuka, “Sebab diberbagai daerah tidak ada lagi Peiabat yang merangkap Pengurus KONI”, tandasnya. (Benk/red.3)