Kemensos Menemukan 21 Juta Data Ganda Penerima Bantuan Sosial

52

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan jajarannya menemukan 21 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ganda, dimana mereka mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan juga Bantuan Sosial Tunai.

Semua data ganda tersebut kini telah dinonaktifkan untuk menghindari risiko makin banyaknya dana – dana bansos yang diselewengkan. 

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan, kini kementeriannya sudah memiliki data yang sudah sepadan dengan data kependudukan yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yaitu Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil per 1 April 2021 lalu.

Pembaharuan DTKS ini mengacu kepada keputusan Menteri Sosial Nomor 12/Hub/2021, sehingga menjadi namanya New DTKS.

“Kita melakukan pengontrolan data sehingga hampir kurang lebih 21,1 juta data yang kita tidurkan,” kata Risma di Kementerian Sosial, Rabu, 21 April 2021.

Untuk menidurkan puluhan juta tersebut, Risma mengaku sudah berkoordinasi terlebih dulu dengan beberapa lembaga, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Namun, kata Risma, kementeriannya tetap akan mengakomodir warga yang memang layak menerima bantuan sosial.

Hanya saja, bila mengacu kepada Peraturan Presiden (Perpres) nomor 3 Tahun 2017 usulan tersebut harus diusulkan dari Pemerintah Daerah.

Oleh sebab itu, Risma menyampaikan, Kementerian Sosial tetap akan memadankan dengan data-data di daerah.

Risma merincikan, saat ini ada 18,8 juta penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), kemudian 10 juta untuk PKH, dan 10 juta penerima BST.

Lebih lanjut, Risma menyampaikan, bila suatu hari ada masalah dengan 21 juta data yang ditidurkan ini, maka Kemensos bisa memulihkan kembali.

“Jadi someday ada masalah, bisa dibangunkan lagi. Tentunya dengan berita acara,” jelasnya.

“Karena kemarin saat menidurkannya kami berkoordinasi dengan BPKP, dengan KPK, BPK, Kejagung, dan Kepolisian. Jadi kami transparankan,” katanya.

(Achmad Hudori)