Kegiatan Non Fisik TMMD Ke-110 Kodim 0607/Kota Sukabumi, DPMD Kabupaten Sukabumi Berikan Penyuluhan

15

berantasonline.com (Sukabumi) – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi yang diwakili Kepala Seksi (Kasi) Penataan Administrasi Desa Hodan Pirmansyah, S.Ip, M.Si, memberikan wawasan tentang segala bentuk administrasi di kepemerintahan desa dalam Program Non Fisik TMMD ke-110 Kodim 0607/Kota Sukabumi, bertempat di Aula Kantor Desa Sundawenang yang diikuti kurang lebih 50 orang, Selasa (23/3/2021).

Dalam arahannya Hodan menjelaskan, sistem administrasi desa dimulai dari bawah yakni Ketua RT yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat dalam memfasilitasi apa yang dibutuhkan masyarakat serta harus bisa menampung aspirasi masyarakat, kemudian disampaikan ketingkat RW lanjut ke Kepala Desa.

“Salah satu contoh yang paling umum, memberikan surat pengantar untuk mengurus KTP atau KK. Sebelum warga menuju kantor desa tentunya harus meminta surat pengantar dulu agar mempermudah pengurusan ke tahap selanjutnya”, jelasnya.

Lebih lanjut Hodan mengarahkan, setiap Pemerintah Desa diusahakan membuat inovasi seperti membuat server data kependudukan yang nantinya dikolaborasi dengan Ketua RT melalui aplikasi secara mobile demi mempermudah administrasi serta Ketua RT harus membuat secara tertulis persyaratan apa saja yang dibutuhkan ketika warganya hendak mengurus dokumen.

“Agar warga tidak kesulitan dalam mengurus dokumen, sebaiknya diberitahu persyaratan apa saja yang dibutuhkan supaya warga tersebut tidak bolak-balik karena ada persyaratan yang kurang lengkap, kan kasihan, apalagi kalau warga memakai jasa ojeg”, ujar Hodan seraya tersenyum.

Dalam Kepemerintahan Desa, lanjut Hodan, yang paling penting dan wajib berperan aktif demi kemajuan desa dalam pembangunan adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang melaksanakan fungsi pemerintahan dengan anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan perwakilan setiap wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

“Setiap anggota BPD wajib ada anggota perempuan 1 orang yang bertujuan untuk menampung hak-hak dan aspirasi kaum perempuan dan tentunya dipilihnya juga oleh kaum perempuan perwakilan dari setiap dusun. Jumlah anggota BPD berdasarkan jumlah penduduk di desa tersebut. Jika jumlah penduduk 1 sampai 3500 anggota BPDnya 5 orang, 3501 sampai 6000 anggota BPDnya 7 orang dan 6001 keatas anggota BPDnya berarti 9 orang”, paparnya.

BPD dengan Kepala Desa diharapkan bersinergi dalam membangun desa dan harus sesuai tupoksinya masing-masing, setiap aspirasi warga ditampung oleh BPD kemudian dibahas dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). Dalam pelaksanaan pembangunan, BPD bertugas mengawasi agar sesuai apa yang sudah disepakati dan dituangkan dalam APBDes.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Danramil 0712/Parungkuda Kapten Inf Jupriyono, Kepala Desa Sundawenang Wahid, S. Ip., MH, Babinsa Desa Sundawenang Pelda Harahap, Para Perangkat Desa Sundawenang serta tamu undangan lainnya.

(Riswan)