Kasus Dugaan Korupsi Gedung Rawat Inap RSUP Fatmawati Senilai Rp 31 Miliar Telah Dilaporkan ke KPK

354

berantasonline.com (Jakarta) – Kasus pembangunan Tahap II Gedung Rawat Inap Prof Dr Soelarto RSUP Fatmawati Jakarta Selatan dengan biaya Rp 31 Miliar yang disinyalir sarat dengan penyimpangan, ternyata telah dilaporkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Riau Corruption Watch kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta dengan surat nomor 090/rcw/Kepri/X/2017 yang diterima oleh Petugas KPK tanggal 31 Oktober 2017.

Laporan tersebut berisi adanya dugaan korupsi pada pekerjaan pemenuhan dan peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesehatan Bangunan Rawat Inap RSUP Fatmawati Tahun Anggaran 2007.

Pada waktu itu sebagai Direktur Utama RSUP Fatmawati sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dijabat Dr. Akif Kemas Yahya dan sebagai Direktur Umum/Pejabat Pembuat Komitmen adalah dr. Andi yang juga pernah menjabat Direktur Utama RSUP Fatmawati.

Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi hingga sekarang belum memberikan respon apapun atas kasus megakorupsi ini.

Laporan serupa pada tanggal 31Oktober 2017 disampaikan kepada Jaksa Agung Pidana Khusus, namun juga tidak memberikan tindakan apa-apa sampai sekarang.

Sebagaimana diberitakan berantasonline.com sebelumnya (Selasa 10 April 2018), bahwa pembangunan gedung rawat inap RSUP Fatmawati itu telah ditangani Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Kajari Ramiel Jesaja SH, MH bahkan telah mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor 260/0.1.14/Fd.1/06/2017 tanggal O7 Juni 2017 dan memanggil dan memeriksa pihak-pihak terkait. Namun anehnya kasus dugaan mega korupsi tersebut sampai sekarang jalan ditempat 9, dan semua pihak yang terkait “aman-aman saja”.

Ketua Umum DPP LSM Pengembangan Aspirasi Rakyat ( PAR) Khotman Idris mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera turun tangan, “Orang yang diduga bertanggungjawab harus segera ditangkap untuk mempertanggunghjawabkan Proyek APBN tersebut”, tegasnya.

Laporan tentang Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Clening Service senilai Rp 12 Miliar tahun anggaran 2015, dan kejanggalan proyek tahun 2016 senilai Rp 12.294.310.492, yang telah dilaporkan LSM GAMITRA dan LSM Riau Corruption Watch, akan diungkap dalam edisi berikutnya.(red.1)