Kadis LH Kabupaten Sukabumi Dinilai Tidak Faham Persoalan Lingkungan Hidup

45

berantasonline.com (Sukabumi) –

Sejumlah Mahasiswa melakukan aksi damai menuntut evaluasi kerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan mendesak Kepala DLH Kabupaten Sukabumi Dedah Herlina agar mundur dari jabatannya karena dinilai tidak peka dan faham pada persoalan lingkungan.

Desakan tersebut disampaikan mahasiswa saat menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DLH Kabupaten Sukabumi Jalan Jajaway, Palabuhanratu, Rabu (4/9/2019).

Selain didesak mundur, Dedah juga dituntut supaya melakukan pengawasan yang lebih teliti terhadap pengelolaan limbah perusahaan dan memperjelas status Tempat Pembuangan Akhir (TPA) terutama di daerah Cikadu Cikembar.

“Kadis LH ini kami nilai kurang faham dengan permasalahan yang ada di Kabupaten Sukabumi, dan kami mohon tindak tegas perusahaan Damai Alam Sejahtera agar menghentikan kegiatan usahanya yang sudah jelas perusahaan tersebut tidak menghiraukan himbauan DLH”, jelas salah satu mahasiswa yang lebih akrab dipanggil bung Danil kepada Wartawan berantasonline.com saat ditemui dilokasi.

Danil menegaskan, beberapa pekan yang lalu pernah melakukan unjuk rasa dan tidak dihiraukan. Untuk sekarang, jika dalam waktu dekat masih tidak ada perbaikan, maka ia tidak akan segan untuk melaporkan DLH kepada instansi terkait.

“Kami akan melaporkannya kepada Bupati Sukabumi Marwan Hamami untuk mengganti Kepala DLH. Karena menurut kami, beliau tidak faham dengan permasalahan lingkungan hidup yang sedang terjadi di Kabupaten Sukabumi ini”, tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala DLH Kabupaten sukabumi Dedah Herlina mengaku akan segera menindaklanjuti tuntutan mahasiswa agar tidak ada lagi hal-hal yang merugikan masyarakat. Mengenai persoalan TPA Cikadu, saat ini sudah beralih fungsi menjadi tempat pemakaman umum.

“Ketika kami masuk ke DLH pun itu sudah bukan TPA lagi, dilihat dari berkas, itu sudah dialihfungsikan menjadi tempat pemakaman umum,” ucapnya.

Lanjut Dedah, “Kami pun sudah membuat surat teguran, himbauan, karena kita belum ada pejabat PPLH untuk menangani hal tersebut sehingga hanya bisa memberikan teguran dan himbauan,” tutupnya.

(Alex/Ris)