IPW: Presiden Harus Tegur Kapolri Selesaikan Konflik Agraria

52

Jakart, BERANTAS

Mafia tanah tumbuh subur “bak tanaman” mencari air dan udara untuk kepentingan hidupnya. Begitu juga mafia tanah yang berkolaborasi dengan oknum pemerintahan terkait dan juga oknum Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Mereka satu sama lain bekerja sama untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan yakni lahan atau tanah yang kian hari harga semakin naik.
Tidak hanya lahan atau tanah di perkotaan, di desa atau sekalipun hutan belantara disulap jadi lahan perumahan hingga akhirnya nilai jualpun jadi mahal.

Untuk di Kabupaten Bogor sendiri kasus tanah Sentul, Sudimampir dll itu akibat perbuatan mafia tanah yang dibantu oknum pemerintahan termasuk oknum BPN nya.

Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso didampingi sekjen IPW, Data Wardhana dalam keterangannya Pers nya Rabu (27/10) meminta Presiden Jokowi menegur Kapolri Listyo Sigit Prabowo untuk memenuhi janjinya memberantas mafia tanah.

Terutama, permasalahan lahan milik petani anggota Koperasi Petani Sawit Mandiri (Kopsa-M) di Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau yang dirampas pemodal.

Karena, tegas Sugeng lagi, pemerintah sangat berkomitmen dalam memberantas mafia tanah dan Presiden Jokowi meminta Polri tidak ragu mengusutnya. Lantaran, konflik agraria dan sengketa lahan merupakan tantangan berat yang dihadapi masyarakat.

Oleh karena itu, ditegaskan presiden, jangan sampai ada penegak hukum yang justru melindungi para mafia tanah dan berharap Polri memperjuangkan hak masyarakat serta menegakkan hukum secara tegas.

Atas arahan presiden tersebut, Kapolri Listyo Sigit Prabowo membentuk satgas anti mafia tanah dan telah menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk tidak ragu mengusut tuntas kasus-kasus mafia tanah di seluruh Indonesia.
Namun kenyataannya, tidak semua kasus mafia tanah dituntaskan oleh pihak kepolisian karena ada “tangan kuat” yang mengawalnya.

Bahkan, masyarakat yang mengadukan sengketa lahan dan aktor mafia tanah justru dikriminalisasi oleh polisi dengan menjahit benang merah kasus lainnya untuk dijadikan tersangka.

Hal ini terjadi dengan kasat mata dialami oleh Mantan Ketua Kopsa-M, Anthony Hamzah yang memperjuangkan pengambilalihan lahan milik petani sawit sesuai keputusan rapat anggota koperasi.

Laporan Polisi yang dibuat Anthony Hamzah pada tahun 2016 ke Polda Riau dengan nomor: STPL/426/VIII/2016/SPKT/RIAU tertanggal 10 Agustus 2016 tentang dugaan penjualan lahan petani Kopsa-M seluas kurang lebih 300 hektar, tidak diproses sampai sekarang.

Justru yang terjadi saat ini, Anthony Hamzah dikriminalisasi sebagai otak penyerangan komplek perumahan karyawan PT. Langgam Harnuni dengan mengerahkan preman dengan dana Rp 600 juta pada 15 Oktober 2020 padahal koordinator aksi demo yang saat ini didakwa di pengadilan, Herman Sakti menyatakan tidak pernah disuruh oleh Anhony Hamzah.

Disamping itu, Anthony juga akan dikaitkan dengan peristiwa penggelapan buah sawit milik koperasi yang bermitra dengan PTPN V dengan tersangka Kiki Islami Parsha dan Samsul Bahri.Kedua kasus itu diproses oleh Polres Kampar.

Persoalan tidak ditanganinya laporan polisi di Polda Riau dan kriminalisasi terhadap Anthony menjadikan terjadinya konflik horisontal antar para petani anggota Kopsa-M. Akibatnya, konflik agraria seperti yang disampaikan Presiden Jokowi tidak akan terselesaikan.

Oleh Sebab itu, Kapolri Listyo Sigit Prabowo harus mengambil alih permasalahan sengketa lahan yang dilaporkan koperasi petani sawit makmur di Polda Riau pada 2016.

“Hal ini wajib dilakukan, sebagai janji Kapolri kepada Presiden Jokowi dalam memberantas mafia tanah di Indonesia. Karena, kepastian hukum atas tanah yang memberikan keadilan kepada masyarakat harus ditegakkan”, tegas Sugeng.

(ytm)