IPW : Kapolri Harus Copot Penanggungjawab Seleksi Bintara Polda Sulut

171

Jakarta, BERANTAS

Akibat kecerobohan tim seleksi yang tidak cermat dan tidak profesional sehingga mempermalukan institusi Polri. Untuk itu Kapolri harus mencopot penanggung jawab tim seleksi penerimaan Bintara 202i di Polda Sulut.

Dalam keterangan Pers yang masuk ke meja KORAN BERANTAS/Berantas Online bahwa, masalah muncul bermula, tim seleksi penerimaan Bintara Polri Polda Sulut membatalkan kelulusan Rafael Malalangi. Namanya hilang dari daftar peserta yang lulus dan digantikan orang lain. Akibat kejadian ini kemudian viral di media sosial beberapa hari lalu.

Dengan demikian Kapolda Sulut Irjen Nana Sudjana akhirnya meminta penambahan satu kuota lagi untuk Rafael kepada Kapolri. Dengan adanya diskresi, Kapolri akhirnya menyetujui penambahan buat Rafael yang mengikuti seleksi awal dari Polres Minahasa Selatan tersebut.

Menutut Plt Ketua IPW (Indonesia Police Whacht) Sugeng Teguh Santoso, bahwa dengan demikian munculnya masalah tersebut IPW meminta Kapolri harus mencopot penanggung jawab penerimaan seleksi bintara Polda Sulut dan menyidangkannya secara etik.

Sebab, dibalik fenomena ini, memperlihatkan kalau penerimaan anggota bintara itu ada masalah dan menyimpang dari prinsip “betah” (Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis) yang dianut Polri dalam melakukan rekrutmen anggota Polri.

“Sehingga dengan kejadian ini, Kapolri harus memerintahkan Propam Polri melakukan investigasi bersama pihak eksternal seperti Kompolnas untuk memeriksa secara komprehensif hasil seleksi penerimaan Bintara Polri. Hasil pemeriksaannya, diumumkan secara transparan pada publik. Termasuk, bila ada permainan dan unsur KKN dalam seleksi calon Bintara Polri tersebut”, ujar Teguh.

Pemeriksaan juga, sambung Teguh, harus dilakukan menyeluruh atas semua hasil seleksi untuk bisa mengambil penilaian bahwa peserta-peserta yang dinyatakan lulus memang memenuhi syarat kelulusan.

Dengan begitu, Polri akan bisa menepis prasangka-prasangka buruk di masyatakat bahwa dalam seleksi penerimaan calon anggota Polri pada semua jenjang dan level tidak ada unsur KKN.

“Kapolri juga harus benar-Benar meloloskan calon anggota Polri yang memang memenuhi syarat kelulusan mental, fisik dan akademis agar Polri dimasa depan adalah Polri yg modern dan Profesional sebagai Bhayangkara”, tegas Teguh.

(ytm)