Ini Langkah Agar Nelayan Dapat Menangkap Benih Bening Lobster (Puerulus)

463

Berantasonline.com (Pesisir Barat Lampung)

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan republik Indonesia nomor 12/PERMEN-KP/2020 tertanggal 4 Mei 2020 dan keputusan Direktorat Jendral perikanan tangkap nomor 48/KEP-DJPT/2020 tertanggal 11 Mei 2020, tentang teknis pengelolaan benih bening lobster (Puerulus) di wilayah pengelolaan perikanan negara kesatuan republik Indonesia, menjadi dasar penetapan penangkapan benih bening lobster (puerulus) di tanah air.

“Dengan adanya kedua peraturan tersebut tidak serta merta nelayan bisa menangkap benih bening lobster (puerulus) dan menjual hasil tangkapan mereka begitu saja”, kata Kabid perikanan tangkap dinas Kelautan dan perikanan kabupaten Pesisir Barat, Bambang Supeno, saat di temui di ruang kerjanya, Senin (15/6).

Lanjut Bambang, ada persyaratan yang harus mereka penuhi. Pertama ; nelayan perseorangan ataupun kelompok/koorporasi harus mendaftarkan diri dan kelompoknya ke kementrian kelautan dan perikanan republik Indonesia melalui dinas kelautan dan perikanan (DKP) Provinsi, selanjutnya setelah mereka terverifikasi dan mendapatkan penetapan dari KKP RI, sebagai nelayan khusus pencari benih bening lobster (puerulus).

Langkah selanjutnya mereka juga harus mengajukan permohonan penetapan kuota tangkap di Dirjen tangkap kementrian kelautan. Baru setelah mereka mendapat penetapan sebagai nelayan pencari benih bening lobster dan penetapan kuota tangkap, langkah selanjutnya nelayan melalui kelompok, mengurus surat keterangan asal barang (SKAB) di DKP kabupaten.

Saat ditanya apakah sudah ada nelayan ataupun kelompok nelayan di Pesisir Barat yang sudah mengantongi surat penetapan tangkap dan penetapan kuota tangkap dari kementrian kelautan dan perikanan rupublik Indonesia, “Hingga saat ini belum ada, namun sudah ada yang mengajukan dan sedang dalam tahap proses”, terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat, Armen Qodar melalui sambungan telefon, Senin (15/6) menambahkan, selain mengeluarkan SKAB Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten juga memberikan pengawasan terhadap eksportir terkait kewajiban melepasliarkan kembali 2 persen dari hasil tangkapan yang ada ke habitat asalnya setelah sebelumnya dilakukan pembudidayaan”, kata dia.

Masih kata Armen, “Untuk saat ini di Pesisir Barat sendiri belum ada eksportir yang melakukan pembudidayaan, itu disebabkan perairan Pesisir Barat yang kurang pas untuk pembudidayaan benih bening lobster (puerulus), jadi pembudidayaan dilakukan di daerah lain, jadi pengawasan terhadap kewajiban eksportir untuk melepasliarkan kembali 2 persen dari total tangkapan diserahkan ke DKP setempat.

Dikatakan juga olehnya, untuk di perairan Pesisir Barat sendiri, potensi benih bening lobster (puerulus) mencapai 18.500.000 pertahun.

(Benk)