Hentikan Kekerasan pada Pekerja Perempuan

98

berantasonline.com (Jakarta) – Selain kampanye Gerakan ’14 Minggu Cuti Melahirkan’, para pekerja perempuan juga menuntut penghentikan segala tindakan kekerasan dan pelecehan seksual terhadap pekerja perempuan. Kekerasan yang paling nyata terutama pada saat pekerja/buruh perempuan hendak mengambil hak cuti haid. Saat pekerja perempuan mengambil cuti ini, ada oknum pengusaha mensyaratkan agar menggunakan surat keterangan dokter dan atau “diperiksa” darah haidnya oleh bidan/petugas klinik di tempat kerja.

Menurut Endang Wahyuningsih, juru bicara Komite Perempuan, perlindungan juga harus diberikan kepada pekerja/buruh kontrak (outsourcing) perempuan. Sejumlah fakta di lapangan menunjukkan sebagian buruh kontrak perempuan kerapkali menerima pemutusan kontrak kerja ketika hamil atau melahirkan.

“Sebagian lagi bahkan harus menandatangani kontrak kerja dengan janji tidak akan menikah dan hamil selama menjalani kontrak. Ini tidak menghargai pekerja/buruh kontrak perempuan,” tegas Endang, yang juga aktivis di serikat pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan, Kamis (8/3/2018).

Ketua IndustriALL Indonesia Council, Iwan Kusmawan, mempertanyakan Apakah hukum perburuhan tidak berjalan efektif? Meski hukum perburuhan memberikan perlindungan terhadap pelaksanaan perlindungan maternitas, namun fakta di lapangan masih ditemukan kasus-kasus pelanggaran terhadap aturan cuti haid dan melahirkan, tanpa penyelesaian. Sejumlah oknum pengusaha seringkali tidak menerapkan pelaksanaan undang-undang.

Ironisnya, di sisi lain, kalangan Serikat Buruh menganggap tugasnya sudah selesai setelah turut merealisasikan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) semata. “Kalau PKB sudah ditandatangani, mereka (pengurus Serikat Buruh) tidak lagi memeriksa kembali bagaimana pelaksanaan pasal tersebut terhadap buruh perempuan di tempat kerja,” terang Iwan.

Maka dari itu, Iwan melanjutkan, Perlindungan Maternitas di tempat kerja sudah seharusnya menjadi elemen penting dan perhatian dari bangsa ini. Demikian juga dalam gerakan buruh Indonesia. Perlindungan maternitas yang meliputi hak atas cuti haid, hak atas cuti melahirkan, perlindungan reproduksi melalui kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan ibu hamil di tempat kerja, waktu menyusui pada jam kerja serta tersedianya pojok laktasi merupakan elemen penting bagi terciptanya perlindungan maternitas menyeluruh di tempat kerja. Pasalnya, ibu yang sehat melahirkan generasi bangsa yang sehat.

Di Indonesia, peringatan IWD menjadi agenda utama serikat pekerja/serikat buruh untuk memperjuangan hak-hak pekerja perempuan di tempat kerja, utamanya hak atas perlindungan maternitas yang lebih baik, terbebas dari perlakuan diskriminasi dan kekerasan di tempat kerja. Saat ini, lebih kurang sebanyak 16,4 juta orang pekerja/buruh perempuan di Indonesia belum dapat menikmati hak-hak dasarnya di tempat kerja dengan baik dan menyeluruh.

“Seperti hak dasar atas Kesehatan dan Keselamatan Kerja, perlindungan atas hak reproduksi, cuti melahirkan yang lebih panjang, pelaksanaan cuti haid, perlindungan atas kekerasan dan pelecehan seksual di tempat kerja hingga masalah diskriminasi upah,” ungkap Endang, merujuk data Komite Perempuan.

Agar momentum Hari Perempuan Sedunia bisa dimanfaatkan pekerja/buruh perempuan bagi pemerintah serta stakeholder lain, maka semua pihak harus menjalankan Perlindungan Maternitas di tempat kerja dari hulu hingga ke hilir. Termasuk mendorong pengurus maupun sukarelawan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagai garda terdepan dalam perjuangan gerakan buruh Indonesia. Berikut tiga poin dari perjuangan Komite Perempuan;

1. Menyatukan dan menempatkan Perlindungan Maternitas di tempat kerja menjadi isu prioritas dari Konfederasi serikat pekerja/serikat buruh, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan seluruh anggota afiliasinya dalam kerja-kerja advokasi, tuntutan-tuntutan aksi dan pembaruan Perjanjian Kerja Bersama.

2. Mendorong seluruh Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang merupakan anggota afiliasi Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh untuk memperbaharui pasal-pasal PKB terkait perlindungan maternitas di tempat kerja. Serta penguatan strategi dan taktik bersama untuk saling mendukung dan memberi saran satu sama lain.

3. Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh mendukung penuh upaya-upaya kampanye bersama 14 Minggu Cuti Melahirkan melalui Kementerian terkait dan DPR RI dalam kerangka tujuan agar pemerintah Indonesia segera meratifikasi Konvensi ILO No 183 tentang Perlindungan Maternitas. (Manan)