Hakim PTUN Bandung Batalkan 4 Sertifikat Ruko Nanggewer Bogor

185

Irawansyah SH MH kuasa hukum Rusmaidi

Bandung (Berantasonline.com)

Hakim Pengadilan Tata Usaha (PTUN) Bandung 11 Mei 2021 lalu memutuskan membatalkan keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor atas balik nama 4 Sertifikat tanah bangunan Ruko Nanggewer.

Hakim PTUN Bandung menolak eksepsi tergugat dan tergugat II, selanjutnya menghukum tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 11.813.000.

Perkara perdata tersebut diajukan oleh Rusmaidi selaku pemilik tanah, karena yang bersangkutan belum merasa melakukan jual beli tanah namun sertifikatnya telah pihak lain.

Irawan SH MH selaku Kuasa Hukum Rusmaidi mengatakan perkara gugatan terdaftar di PTUN Bandung No 145/G/2020 setelah sebelumnya tidak mendapat perhatian Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.

Dikatakan Irawansyah SH MH bahwa Peralihan hak atasnama Sertikat tanah Nomor 4992/Nanggewer 4993/Nanggewer, 5155 dan 5004 /Nanggewer yang beralih kepemilikan kepada pihak lain, sedangkan kliennya belum pernah melakukan jual beli kepada siapapun juga.

Menurut Irawansyah tindakan pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor telah melanggar Instruksi Mendagri Nomor 14 tahun 1982 dan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Pasal 39 ayat (1) huruf d.

Keputusan Kepala Kantor Pertanahan tentang peralihan kepemilikan yang dicabut oleh Hakim PTUN Bandung adalah Sertifikat Nomor 4992/Nangewer/2010, luas 100 M2 atasnama Rusmaidi yang belakangan berubah menjadi atasnama William Kalio. Kemudian Sertifikat Nomor 4993/Nanggewer/2010 luas 100 M2 dari milik Rusmaidi berubah jadi milik William Kalip.

Selanjutnya Sertikat ke empat Nomor 5155/Nanggewer/2010 luas 103 M2 dari milik Rusmaidi telah berubah menjadi milik Gandawijaya dan Sertifkat tanah Nomor 5004/Nanggewer/2011 tgl 25 Januari 2011 semula atasnama Rusmaidi telah berubah menjadi Hak Guna Bangunan atasnama PT JUVI TRI SWARNA. ( Bust)