Edgar : Terminal Baranangsiang Bisa Dibangun Asal Perbaiki Dulu Aspek Hukumnya

55

berantasonline.com (Bogor) – Calon Walikota Bogor nomor urut dua, Edgar Suratman mengatakan, pembatalan kerjasama dengan PT PGI tak bisa sekonyong – konyong dilakukan lantaran saat ini pemerintah pusat telah mengembalikan status kepemilikan serta pengelolaan Terminal Baranangsiang kepada daerah.

“Terkecuali ada Inpres ataupun PP yang mengatur soal pengembalian status kepemilikan dan pengelolaan terminal kepada daerah tak hanya sekedar lisan,” kata Edgar pada acara Dialog Publik Bersama Calon Walikota Bogor, di Sekertariat Komunitas Pengurus Terminal Barangnangsiang (KPTB), Minggu (4/3/2018).

Apabila pemerintah bertindak gegabah dengan memutus kerjasama dengan PT PGI, maka akan berimbas hukum dan malah akan semakin membuat kondisi terminal semakin tidak jelas.

“Terminal ini kan milik masyarakat Kota Bogor. Kalaupun kerjasama dengan PT PGI mesti diputus harus jelas dulu aspek yuridisnya, bila payung hukumnya jelas ya kita batalkan kerjasamanya. Kalau sekarang kan masih ngambang,” ucapnya.

Saat ini, kata Edgar, yang harus dipikirkan adalah mencari solusi mengatasi polemik tersebut. Karena, bila dibiarkan berlarut – larut masyarakat yang bakal menjadi korban. Kenyamanan dan keamanan terminal mesti menjadi prioritas,” tegasnya.

Sementara itu, calon walikota nomor urut empat, Dadang Iskandar Danubrata (DID) menegaskan bahwa terminal harua difungsikan sebagaimana mestinya, apalagi di dalam Rencana Tata RuangbWilayah (RTRW) kawasan tersebut tam boleh beralih fungsi hingga 2031.

“Soal adanya kerjasama dengan PT PGI kami akan kaji kembali, sejauh mana efek hukumnya. Bila ada yang mesti direvisi ya kita revisi,” ungkapnya.

Namun, sambungnya, apabila ada kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat untuk menghadapi gugatan yang akan terjadi bila kerjasama itu dibatalkan, tentu pembatalan kerjasama akan dilakukannya ketika ia terpilih menjadi walikota. “Kalau ada kesepakatan bersama, ya kita akan hadapi,” tegasnya. (Manan)