Draf Rancangan Perda Provinsi Banten Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas Dianggap Masih Diskriminatif

176

berantasonline.com (Serang Banten) – H. Fitron Nurikhsan Ketua komisi 5 DPRD provinsi Banten, mempin rapat pembahasan pembuatan Draf rancangan peraturan daerah (PERDA) provinsi Banten tentang perlindungan disabilitas bertempat di ruang rapat DPRD komisi 5 kamis 13/12/18.

Rapat tersebut di hadiri oleh perwakilan komunitas disabilitas provinsi Banten diantaranya ” Desi ketua forum penyandang disabilitas Indonesia (FPDI) Syahroni sekjen persatuan penyandang disabilitas Indonesia (PPDI) AAN Aini Ketua persatuan penyandang disabilitas tunanetra (pertuni ) Yoyok ketua nasional olimpiade comite disabilitas Indonesia (NPCI) dan rapat ini juga di hadiri wakil ketua DPRD provinsi Banten Hj. Ade Rosi, hadir pula perwakilan birokrasi,Asep biro hukum pemda provinsi Banten, perwakilan dinas pendidikan dan dinas sosial.Rapat ini berlangsung di ruang rapat komisi 5 DPRD provinsi Banten.

Dalam rapat pembahasan DRAP rancangan PERDA perlindungan disabilitas yang terdiri dari 9 bab 15 pasal yang di pimpin oleh ketua komisi 5 banyak mendapatkan interupsi dan keritikan dari peserta rapat karena di dapatkan dari bunyi pasal per pasal masih adanya diskriminatif terhadap teman teman disabilitas.

Ditegaskan oleh desi ketua FPDI, bahwasanya penyandang disabilitas bukanlah orang sakit yang harus di kasihani dan di istimewakan serta di bantu.yang selama ini penyandang disabilitas selalu di jadikan obyek, bukan di perlakukan sebagai subyek selain dari pada itu seharusnya dalam pembuatan DRAF rancangan PERDA ini harus di ikut sertakan teman teman dari disabilitas, karena yang sangat mengerti dan memahami kebutuhan dan kepentingan disabilitas itu adalah kami selaku penyandang disabilitas sehingga tidak terjadi diskriminasi dari kebijakan dan harus melibatkan beberapa instansi pemerintah, seperti Dinas ketenagakerjaan, Dispora,dindik, Dinas sosial,kpud Dinas kependudukan,dinas perindustrian, dan dinas kesehatan” Himbau desi.

Aan Aini Ketua pertuni menambahkan”kesempatan dalam lapangan kerja para penyandang disabilitas selalu tidak mendapatkan ruang,padahal banyak kesempatan dari kami selaku penyandang disabilitas yang memiliki skill seperti orang orang yang normal.Untuk itu kedepan kami menginginkan adanya kesempatan dan perlakuan yang sama tanpa harus adanya perbedaan,selama ini para disabilitas selalu di tolak untuk menjadi karyawan di perusahaan swasta maupun negeri.jelas aan.

Seperti halnya Sahroni penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan membuat kaki palsu,tangan palsu,sama sekali belum dilirik oleh pemerintah,juga teman teman yang sudah mengharumkan nama bangsa di olimpiade, mampu membuktikan sejajar dengan orang orang yang normal.tutur Sahroni.

Untuk itu Ketua DPRD komisi 5 fitron meminta kepada biro hukum pemda provinsi Banten untuk mengepaluasi kembali DRAP rancangan PERDA ini secepatnya di perdakan.Namun tanggapan Asep biro hukum pemda provinsi Banten menyimpulkan bahwa DRAP rancangan PERDA ini jauh dari harapan untuk di perdakan, sehingga pihak penyandang disabilitas merasa kecewa terhadap apa yang di sampaikan oleh Asep.

Di perujung rapat fitron berjanji akan melibatkan beberapa instansi yang di usulkan oleh teman teman disabilitas,mengingat perda ini harus sudah selesai dan di syahkan di dalam tahun 2018. Tegasnya.

Ade Rosi wakil ketua DPRD provinsi Banten mengaku merasa tersentuh untuk mendorong perda kepada pemerintah agar dapat di akomodir terhadap penyandang disabilitas, Ade Rosi langsung mendapat sambutan hangat dari peserta rapat membangkitkan spirit perjuangan para penyandang disabilitas.selesai rapat langsung meninjau gedung DPRD layak tidaknya bagi penyandang disabilitas, namun banyak yang di usulkan dengan kurangnya kelayakan bagi penyandang disabilitas, seperti MCK kurang layak, termasuk tangga harus dapat di lalui kursi roda, pasilitas gedung yang belum mempasilitasi bagi kenyamanan penyandang disabilitas.

(Rais/Haris)