DPRD Pesibar Sambut Baik Kritik APDESI. Dua Peratin Diminta Bersiap Hadapi Audit BPK

550

berantasonline.com (PESISIR BARAT LAMPUNG)  – Ratusan anggota Apdesi Kabupaten Pesisir barat mendatangi kantor DPRD melakukan aksi damai, Senin (11/2), dengan tuntutan agar anggaran DPRD di audit BPK.

Hal ini dipicu karena sebelumnya DPRD Pesisir Barat telah mengirimkan surat ke BPK RI Perwakilan Lampung untuk mengaudit dana desa di dua desa yg terindikasi disalahgunakan yaitu Pekon Way Jambu di Kecamatan Pesisir Selatan dan Pekon Sumber Agung Kecamatan Ngambur.

Dalam rapat terbatas yg dilaksanakan oleh 16 orang perwakilan Apdesi serta unsur pimpinan DPRD, Ketua DPRD Pesisir Barat Piddinuri secara pribadi meminta maaf karena tersebarnya surat permohonan pemeriksaan dana desa di 2 Desa yang terindikasi bermasalah ke BPK melalui Media Sosial.

“Saya sudah sampaikan maaf. Namun seluruh Pimpinan DPRD tetap konsisten mendorong terus substansi pelanggaran hukum yang terjadi di dua desa yang terindikasi Korupsi dana desa tersebut”, tegasnya.

Ketua DPRD Pesibar, Piddinuri

Dalam aksi nya hari ini Apdesi kabupaten pesisir barat disambut baik oleh pimpinan dan anggota DPRD Pesisir Barat. Diantaranya Ketua DPRD Piddinuri (PDIP), Wakil Ketua 1 M. Towil (Demokrat), Wakil Ketua 2 AE Wardhana Kusuma dan Anggota Dedi Ansori (PAN), Kanadi (PDIP), Martin Sofian (GERINDRA), Elizawati (PPP), Basis Efendi (PDIP), Aris Ikhwanda (PBB), Ripzon Efendi (PDIP), Supardi Rudianto (PKPI) dan Syahrudin (Golkar) dan unsur Kepolisian serta Sekretariat DPRD Pesisir Barat.

Pimpinan DPRD Pesisir barat, sambung Piddinuri, juga menyambut Kritikan apdesi terhadap DPRD dengan sikap baik. “Kami sangat senang atas usulan Apdesi ke BPK untuk audit dana Bimtek dan Reses demi keterbukaan dan pertanggungjawaban keuangan. Selama ini juga BPK sesuai tupoksinya selalu rutin melakukan pemeriksaan setiap tahun atas anggaran DPRD”, terangnya.

DPRD meminta juga agar para Peratin harus siap jika suatu waktu di audit oleh BPK RI, terutama dua desa yg sudah di ajukan Ke BPK RI untuk di audit.

“Sudah selayaknya DPRD dan Apdesi mendukung penuh langkah BPK dan penegak hukum untuk mengaudit dan memeriksa dana desa yang terduga menyalahi aturan itu”, ujarnya.

Pimpinan DPRD Pesisir Barat menekankan kepada Apdesi Pesisir Barat jangan serta merta terbawa kepentingan politik sesaat dan menyarankan agar tetap netral dan tidak berpolitik praktis.

Selain menerima perwakilan Apdesi, DPRD juga menerima perwakilan Masyarakat Pekon Sukanegeri dan Sukamarga kecamatan Bangkunat yang mempertanyakan nasib 2 peratin pekon tersebut yang tidak kunjung dilantik oleh Bupati Pesisir Barat.

Uniknya, masyarakat kedua pekon tersebut malah tidak didampingi dan didukung oleh Apdesi setempat.

(red.3)