DPRD Pesibar Gelar Paripurna Penyampaian LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2019

109

berantasonline.com (Lampung)

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pesisir Barat dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala daerah tahun anggaran 2019, bertempat diruang rapat Batu Gughi, Senin (4/5/2020).

Rapat Paripurna LKPJ kepala daerah tahun 2019 yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Barat, Nazrul Arif diikuti oleh Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal dan Wakil Bupati Erlina, Forkopinda Lampung Barat dan Pesisir Barat, seluruh Kepala OPD, serta Seluruh Camat Se-Kabupaten Pesisir Barat.l, dilaksanakan dengan menggelar virtual meeting.

Dalam sambutannya, Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat yang telah mengagendakan Rapat Paripurna dengan cara menggelar virtual meeting.

Menurut Bupati, rapat dengan menggelar virtual meeting sangat pas, mengingat saat ini kita sedang berada ditengah kondisi yaitu penyebaran Virus Covid-19.

“Semoga wabah covid-19 ini segera berakhir dan kita semua bisa beraktifitas kembali secara normal”, kata Bupati.

LKPJ kepala daerah kabupaten Pesisir Barat tahun 2019 disusun berdasarkan pada RPJMD Kabupaten Pesisir Barat tahun 2016-2021, RKPD tahun 2019 dan Perubahan RKPD tahun 2019 serta APBD tahun anggaran 2019 dan perubahan APBD tahun anggaran 2019.

Tema Pembangunan Daerah kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2019 adalah “Memacu pembangunan daerah dan mendorong investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan”, kata Bupati menambahkan .

Tema tersebut dijabarkan kedalam 5 prioritas pembangunan, yaitu:

1. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik.
2. Infrastruktur dan konektivitas wilayah terpencil.
3. Pertanian, ketahanan pangan serta perikanan.
4. Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. dan
5. Pariwisata, iklim investasi, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah.

Pada tahun 2019 yang lalu, berdasarkan data telah terjadi setidaknya 12 kejadian bencana alam di Kabupaten Pesisir Barat.

Bencana yang terjadi diantaranya adalah Gempa Bumi, Gempa Bumi dan Gelombang Pasang, Gempa Bumi Terindikasi Tsunami, Angin Putting Beliung, Tanah Longsor dan Kebakaran Hutan.

“Dari kejadian bencana tersebut, secara umum telah ditangani oleh Pemerintah Daerah, baik untuk penanganan kerusakan bangunan maupun penanganan masyarakat terdampak. Pendanaan untuk kegiatan ini diambil dari belanja tidak terduga serta belanja kegiatan pada BPBD dan Dinas Sosial.

Berikutnya, beberapa permasalahan atau isu strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat yang perlu dicarikan solusinya adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan tata kelola pemerintah dan reformasi birokrasi.
2. Permasalahan pembangunan dan peningkatan infrastruktur.
3. Permasalahan pelayanan kesehatan dan pendidikan
4. Permasalahan kesiapan daerah dalam ketahanan pangan
5. Permasalahan pengembangan potensi unggulan daerah
6. Permasalahan pemberdayaan masyarakat
7. Permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya dalam penegakan perda dan perbup.
8. Permasalahan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan.

“Dari 8 permasalahan Pembangunan Daerah tersebut diharapkan secara bertahap dapat diselesaikan atau diatasi melalui pelaksanaan program dan kegiatan, baik pada tahun anggaran 2020 ataupun pada tahun anggaran 2021 yang akan bersama kita susun pada tahun ini”, pungkas Bupati.

(Benk)