DPP BPANN Serahkan SK Kepengurusan Kota Bogor

100

berantasonline.com (Bogor) – Dewan Pimpinan Pusat Barisan Peduli Anti Narkotika Nusantara (DPP BPANN) menyerahkan Surat Keputusan (SK) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) BPANN Kota Bogor.

Serah terima SK sendiri dilaksanakan di salah satu cafe di Jalan Pandu Raya, Kota Bogor Jumat (05/10/2018).

BPANN sendiri merupakan sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang lahir atas dasar keprihatinan atas penyalahgunaan narkotika di lingkungan masyarakat terutama generasi muda Indonesia.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) BPANN, Rika Puspita Sari menuturkan. “BPANN ini sifatnya nusantara atau nasional, dimana tugasnya adalah bagaimana menyelamatkan masyarakat dan generasi bangsa, baik tingkat SMP, SMA, maupun mahasiswa dari penyalahgunaan narkotika, yakni dengan program – program penyuluhan kepada masyarakat tentang bahayanya penyalahgunaan narkotika,
peran serta masyarakat dan sinergitas sangat penting,” tuturnya.

Rika menjelaskan, BPANN akan dibentuk di 34 provinsi di Indonesia, “Untuk sekarang sudah terbentuk 24 provinsi, di beberapa kota dan kabupaten di 34 provinsi dan akan menyusul kota dan kabupaten lainnya, dan di tanggal 29 Oktober nanti, BPANN akan menggelar deklarasi melawan narkotika sekaligus milad pertama untuk BPANN, dengan misi menyelamatkan generasi bangsa dari bahaya narkotika, dan visi BPANN sendiri bagaimana BPANN hadir dan kooperatif di tengah – tengah masyarakat dan bekerjasama dengan BNN serta instansi – instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah. kita selamatkan masyarakat dan generasi bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika,” papar Rika.

Ketua Umum DPP BPANN Rika Puspita, dan Ketua DPD BPANN Kota Bogor Endin, SH

Ketua DPD BPANN Kota Bogor, Endin SH.CPL mengatakan, peningkatan penyalahgunaan narkotika secara nasional dari tahun ke tahun terus bertambah, dan menurut Endin di Bogor sendiri di tahun 2017 transaksi narkotika mencapai 1,5 Milyar, ini adalah keprihatinan dan juga sebuah kewajiban bagi masyarakat untuk bisa membantu mencegah penyalahgunaan dan peredaran narkotika.

“Secara nasional peningkatan pemakai narkoba dari 3.3 juta jiwa di tahun 2008, 4.2 juta di tahun 2014, dan 5.1 juta jiwa di tahun 2016 jadi setiap tahun meningkat pemakai narkoba, dan transaksi narkoba di Bogor perhari di tahun 2017 mencapai 1.5 milyar perhari dari 3.4 juta penduduk Jawa barat sekitar 2.4 % atau 800 ribu jiwa terdeteksi pengguna narkoba, Atas dasar itu maka kami sebagai masyarakat Kota Bogor merasa prihatin dengan peredaran narkoba dan kami ingin turut serta membantu pemerintah dengan terjun langsung memberikan penyuluhan dan edukasi hukum terkait Narkoba baik kepada masyarakat maupun anak-anak bangsa yang notabene akan menjadi pemimpin bangsa,” jelasnya.

Sementara itu Wakil Ketua Bidang Penyuluhan DPD BPANN Kota Bogor, Dewo Sunarso SH.MH.menegaskan” Bahwa penyalahgunaan narkotika di kalangan anak-anak dan generasi muda tidak sepenuhnya kesalahan anak dan generasi muda itu sendiri, banyak faktor yang menyebabkan mereka mencoba dan menyalahgunakan narkotika,peran serta orang tua dan lingkungan adalah salah satu faktor yang luar biasa yang bisa merubah anak-anak. Diperlukan pengawasan intensif orang tua dari segi pergaulan dan lingkungan dimana anak itu bergaul.

“Penyalahgunaan narkotika untuk saat sungguh sangat merajalela, kita tahu Kota Bogor sendiri adalah sebagai kota penyangga ibukota dan sekarang distribusi narkotika sudah masuk ke anak-anak bawah umur, dan anak-anak itu menjadi korban.

Salah satu yang bisa disalahkan adalah orang tua yang kurang pengawasan terhadap anak yakni dari segi pergaulan dan lingkungan, mereka tidak bisa diawasi dengan baik,” ujar Dewo.

“Dewo sendiri menilai faktor lingkungan sangat luar biasa juga dalam peredaran dan penyalahgunaan narkotika, ketika lingkungannya tidak kondusif maka akan bisa merubah anak untuk bergeser mencoba tentang narkotika, lingkungan harus bertanggung jawab dan berkewajiban dalam pencegahan peredaran narkotika, dan negara pun harus hadir juga dalam penanganan dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika.

(Not)