DPP ARUN Desak Pemprov Banten Hentikan Aktifitas Galian C Ilegal di Sukadalem

190

berantasonline.com (Serang Banten) – Ketua Bidang Kominfo DPP Advokasi Rakyat Nusantara (ARUN) Saeful Bahri meminta kepada aparat penegak hukum, untuk menindak tegas semua pengusaha yang beraktivitas melakukan penambangan inkonvensional ilegal yang beroperasi di sekitar lahan milik negara, yang berlokasi dekat kawasan gunung pinang Desa Sukadalem kecamatan Waringin kurung kabupaten serang provinsi Banten.

“Kami minta kepada penegak hukum untuk proaktif bersama dengan Pemda kabupaten serang maupun provinsi Banten untuk menindak tegas para pengusaha yang telah melakukan penambangan di lokasi tanpa mengantongi izin yang jelas”, ujar Saeful Bahri, Jumat 20/7 di Cilegon usai mengecek langsung lokasi penambangan galian C liar di Desa Sukadalem.

Menurutnya, kawasan itu semakin merusak bahkan mengancam keberadaan tiang listrik SUTET yang nyaris roboh. “Tentunya hal ini akan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi bahkan tidak menutup kemungkinan akan terjadinya korban jiwa jika SUTET itu sampai roboh”, imbuhnya.

Dikatakannya, bahwa pihaknya masih menganalisa apakah wilayah itu sudah sesuai dengan peraturan Daerah yang ada dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) bahwa kawasan itu ada wilayah pertambangan jenis galian C, pasalnya kejadian tambang inkonvensional ilegal ini sudah berjalan lama sekali bahkan bukan hanya tanah milik kementrian keuangan RI saja melainkan ada tanah milik perorangan dari seluas 77 hektare diantaranya Milik PO Arimbi, “Namun sepertinya sama sekali tidak ada pengawasan baik dari pihak Pemkab serang maupun provinsi Banten”, tuturnya.

“Jadi saya harap janganlah melakukan aktivitas penambangan di sini, kalau memang masih ada yang beroperasi tidak perlu lagi di tunda itu harus di tindak tegas tanpa pandang bulu siapapun mereka karena sudah melanggar undang-undang atau perda dan bisa di gali informasinya kepada masyarakat setempat siapa saja pengusaha dan orang orang yang melakukan usaha penambangan di wilayah tersebut secara ilegal”, katanya.

Apalagi belum lama ini jajaran polresta serang telah memasng garis polisi untuk beberapa alat berat dan drum tempat penampungan bahan bakar minyak di lokasi penambangan ilegal tersebut.

“Bahkan telah di mintai keterangan salah satu kepala desa Sukadalem (syn), berdasarkan informasi dari masyarakat di duga menjadi pelaku penambangan liar di wilayah tersebut bahkan melakukan transaksi sewa lahan, dan Saeful Bahri meminta proses hukumnya bisa transparan kepada masyarakat dan semua dapat di proses tanpa tebang pilih”, pungkasnya.

(RS)