Disdukcapil Agam Kuat Dugaan Lakukan Pemborosan Anggaran

52

AGAM Sumbar.
berantasonline.com

Dalam rangka mensukseskan Pilkada serentak tahun 2020, Disdukcapil Kabupaten Agam terus melaksanakan pelayan bagi masyarakat yang jauh dari jangkauan kantor Dinas tersebut.

Hal itu tak lain dilakukan untuk mempermudah masyarakat yang berurusan mengurusi administrasi kependudukan (Adminduk).

Oleh sebab itu Dinas terkait membentuk Tim Petugas yang turun kelapangan sebanyak 3 orang bahkan sampai 12 orang dan kegiatan itu rutin dilakukan setiap hari bahkan hari libur seperti Sabtu, Minggu juga diterapkan.

Namun, walaupun kegiatan tersebut baik untuk kepentingan masyarakat. Akan tetapi Dinas Dukcapil Kabupaten Agam mesti bekerja sesuai dengan aturan dan peraturan yang regulasinya jelas.

Sepanjang pantauan dari LSM Garuda Nasional Indonesia Sumatera Barat yang berkantor di jalan Melayu belakang Pasar Lubuk Basung, bahwa menilai kegiatan tersebut kuat dugaan pemborosan Anggaran di akhir tahun.

” Kita mendapat Informasi, bagi petugas yang ditunjuk kelapangan setiap anggota diberi transportasi. Sedangkan berangkat kelapangan Tim yang dibentuk dengan kendaraan Dinas dan bukan dengan kendaraan pribadi,” ujar Bj Rahmad Ketua DPW Sumbar LSM Garuda Nasional Indonesia.

Menurut Bj Rahmat, biasanya kalau petugas memakai kendaraan Dinas tentu uang BBM tidak mesti dikeluarkan termasuk Spj perjalanan Dinas apakah dibolehkan dalam suasana Covid 19 ini ungkapnya.
karena mereka tsb berada dalam jam Dinas. dan itu juga merupakan tugas mereka.

” Kalau sehandainya mereka diberi uang transportasi. Disini inti persoalannya ada dugaan pemborosan anggaran.

Dikatakan bahwa sebelumnya pihaknya sudah mencoba mengkonfirmasi kepada salah seorang petugas yang namanya tidak mau disebutkan.

Dijelaskan oleh petugas tersebut kalau menyangkut masalah itu silakan pihak LSM mengkonfirmasi langsung kepada petugas yang ikut dalam kegiatan itu.

” Kalau memang itu terjadi, sudah jelas termasuk pemborosan. sedangkan petugas yang ikut kelapangan dalam jam Dinas. Kalau mereka itu kelapangan di luar jam Dinas wajar-wajar saja diberi uang transportasi,” ulas Bj Rahmad menambahkan.

(Delco)