Diduga Langgar PP No 11/2002, PNS RSUP Fatmawati Dilaporkan ke Polisi

251

berantasonline.com (Jakarta) – PNS RSUP Fatmawati Jakarta Selatan H. Th, SH.MH yang diduga melanggar Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan melanggar UU Nomor 18 tahun 2003 dilaporkan ke Polda Metrojaya.

H. Sumarna dalam Suratnya Agustus 2017 lalu melaporkan ke Polda Metrojaya sehubungan dengan H. Th, SH.MH Pekerjaan PNS pada RSU Fatmawati NIP 196322920006041001 yang bersangkutan pada tahun 2013 pernah menjadi kuasa hukum Tamtani Sugiman, Sp.An menggugat Pemerintah RI cq Menteri Kesehatan Dirjen Pelayanan Medik cq RSU Ciptomangunkusumo, padahal waktu itu yang bersangkutan adalah PNS Kementerian Kesehatan.

Selain itu dilaporkan bahwa SK Honorer yang bersangkutan diduga fiktif sehingga dia bisa menjadi CPNS pada tahun 2007 sedangkan waktu itu yang bersangkutan masih terdaftar sebagai anggota Advokat, selain itu SK PNS dan NIP yang bersangkutan tidak sama sengan tahun pengangkatannya.

Dan juga sewaktu diangkat menjadi CPNS usia yang bersangkutan sudah menginjak 44 tahun.

Diperoleh keterangan, Jumat siang (18/5) bahwa Badan Kepegawaian Negara telah meminta klarifikasi kepada Biro Kepegawaian Kemenkes tentang permasalahan tersebut, namun pihak Kemenkes enggan memberikan jawaban dengan alasan tidak jelas.

Sementara itu Surat laporan H. Sumarna telah ditembuskan kepada Badan Kepewaian Negara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Komisi IX DPR RI dan Kepala Kepolisian RI untuk ditindak lanjuti sebagaimana mestinya.

Menanggapi adanya persoalan tersebut Ketua Umum DPP LSM Pengembangan Aspirasi Rakyat (PAR) Khotman Idris mendesak Menteri Kesehatan dan Badan Kepegawaian untuk secepatnya membereskan masalah Kepagawaian H. Th, SH.MH sehingga tidak dibiarkan menggantung. “Kalau memang terbukti bersalah segera tindak tegas, demikian pula bila tidak terbukti segera umumkan ke publik demi kepastian hukum”, tegas Khotman. (red.1)