Diduga Langgar Permendikbud 2019, PPDB SMPN 2 Gunung Putri Amburadul

258

berantasonline.com (BOGOR) 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) yang diundangkan pada 20 Juni 2019 tentang sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2019, nampaknya tidak di gubris oleh semua kalangan sekolah.

Di Kabupaten Bogor, tepatnya di SMP Negeri 2 Gunung Putri yang di komandoi oleh Kepala Sekolah Asmin beserta jajarannya, diduga tidak memberlakukan peraturan tersebut sebagai pengganti Peraturan Menteri No 51 tahun 2018.

Dalam aturannya, dijelaskan pada pasal 16 ayat 1 berbunyi : “Pendaftaran PPDB di lakukan melalui jalur Zonasi, Prestasi dan Perpindahan orang tua/wali”.

Dijelaskan pula, bahwa untuk jalur Zonasi minimal 80 % dari kuota penerimaan, dan jalur prestasi 15 % serta 5 % dari jalur Perpindahan orang tua/wali.

Akan tetapi di SMPN 2 Gunung Putri, berdasarkan pantauan wartawan di lapangan sejauh ini, diduga amburadul banyak menyimpang dari aturan yang telah digariskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendi.

Pantauan wartawan hingga Rabu 26/6 di SMPN 2 Gunung Putri, banyak orang tua wali yang mengeluhkan perilaku pihak sekolah yang mengesampingkan aturan pemerintah, dan mendahulukan aturan sendiri seperti cara cara yang tidak lazim, bahwa siswa bisa masuk di sekolah tersebut dan lolos verifikasi data jika bisa membayar mahar sebesar Rp 1900.000, dengan rincian Rp 900 ribu untuk biaya seragam identitas sekolah seperti batik dan baju olahraga. “Sementara Rp 1.000.000 untuk pelicin supaya bisa di terima di sekolah ini”, ujar nara sumber.

Salah satu panitia PPDB langganan Supriadi saat hendak dikonfirmasi atas temuan tersebut, tidak berada di tempat. Selanjutnya ketika di hubungi via handphone enggan untuk menjawab.

Jika berpedoman dengan aturan pemerintah maka bagi yang melanggar aturan tersebut maka akan di kenakan sanksi sesuai dengan apa yang tercantum dalam pasal 41 ayat 1 bagian d yang berbunyi : Dinas pendidikan provinsi atau Kabupaten/kota memberikan sanksi kepada kepala sekolah, guru, dan atau tenaga pendidikan berupa teguran tertulis, pengurangan hak, pembebasan tugas dan atau pemberhentian sementara/tetap dari jabatan. Selanjutnya didalam pasal 42 juga di sebutkan tata cara pemberian sanksinya.

(dauri/wiwin)