Diduga Banyak Aparat Pekon Rangkap Jabatan di Pesisir Barat

2140

berantasonline.com (Lampung)

Diduga terjadi di beberapa pekon di kabupaten pesisir Barat, aparat-aparat pekon yang diangkat oleh para peratin (kepala desa), ada yang rangkap jabatan, dan juga tidak memenuhi syarat untuk menjadi aparat pekon karena jenjang pendidikan yang tidak memenuhi syarat.

Hal itu tentunya menjadi pertanyaan dan keluhan masyarakat di pekon masing masing. Masyarakat meminta kejelasan aturan pemerintah, agar pihak berwenang dapat memberhentikan para aparat pekon yang diindikasikan bermasalah.

Kabag Tata Pemerintahan Pemkab Pesisir Barat Sukmawati, mengatakan, pihaknya sebenarnya memang akan melakukan sosialisasi permendagri nomor 67 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian aparat pekon.

“Sebenarnya sudah kami rencanakan sosialisasi ini di lakukan di bulan ini, namun akibat banyaknya kegiatan kemungkinan akan dilakukan pada awal Bulan November 2019 . Kami akan mengumpulkan peratin dan para aparat pekonnya di kabupaten ini. Rencananya di GSG Krui,” kata Sukmawati.

Kaitan kegiatan itu, kata dia, mengingatkan peratin dan aparat pekonnya tentang tidak boleh rangkap jabatan, mendapat dua atau lebih uang honor yang bersumber dari kas negara. Tidak boleh mengangkat aparat pekon yang usianya sudah terlalu tua, dan jenjang pendidikannya aparat pekon yang diangkat juga harus terpenuhi.

“Setelah kami sosialiasi, akan dilakukan inventarisir aparat-aparat di pekon-pekon yang diangkat peratin, di 116 pekon yang ada di pesisir barat, apalagi untuk pekon pekon yang memang dilaporkan kepada kami, adanya aparat disuatu pekon yang rangkap jabatan. Contohnya, seorang guru meskipun masih berstatus honorer tetapi sudah mendapat sertifikasi atau terdaftar sebagai honorer daerah yang dianggarkan APBD, apalagi berstatus PNS, tidak boleh diangkat menjadi aparat pekon.

Seperti pegawai PKH juga tidak boleh jadi aparat pekon karena sudah mendapat gaji dari negara. Kemudian disuatu pekon juga tidak boleh satu orang memegang beberapa jabatan sehingga honornya rangkap, menjadi guru ngaji dan LHP, jelas itu juga tidak boleh. Ini memang perlu ditertibkan,” kata Sukmawati, ditemui dikantornya kemarin.

Menjawab pertanyaan masyarakat tentang jenjang pendidikan dan usia aparat pekon,kata Sukmawati, seorang tamatan SMP sederajat, memenuhi syarat untuk diangkat menjadi aparat pekon.

Tidak seperti yang diasumsikan masyarakat selama ini bahwa aparat pekon minimal harus berizajah SMA sederajat. Untuk usia kata dia, diatas 60 tahun seorang aparat pekon harus diganti.

Pihaknya berharap, masyarakat dapat melaporkan kepada pemkab , kalau terjadi disuatu pekon , adanya peratin yang tetap mengangkat aparat pekon meskipun tidak memenuhi syarat.

(Irsyad)