Dewan Harus Aspiratif Dan Responsif Soal Rakyat Miskin Kota

404

berantasonline.com ( Bogor)

Sèbagai wakil rakyat harus aspiratif dan responsif terhadap dinamika yang berkembang ditengah masyarakat, terutama menyangkut kepetingan publik soal hajat hidup mendasar.

Saat kita mewakili rakyat sebagai anggota dewan menemukan kesulitan masyarakat, notabandnya telah memberi kita amanah harus responsif dan aspiratif, terutama kepentingan masyarakat miskin kota.

Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Eka Wardhana menuturkan hal itu kepada berantasonline.com sehubungan pihaknya menemukan banyak sekali tunggakan BPJS dan Ijazah yang ditahan pihak sekolah karena belum menyelesaikan pembayaran.

Kita coba cari solusi dengan pihak eksekutif dalam hal ini pemerintah kota Bogor yang memiliki anggaran daerah, ujar Eka Wardhana, di Bogor Minggu kemarin ketika berbincang dengan perwakilan pedagang Jl Pedati yang kebetulan menyampaikan aspirasi.

Kembali soal kepentingan hajat hidup rakyat soal BPJS kita tidak bisa menutup mata bahwa banyak keluhan masyarakat miskin kota, ketika sakit oleh rumah sakit tidak ditangani karena bayaran BPJS nunggak, satu sisi rakyat sakit emergency sekarang, disitu legislatif dan eksekutif harus peka sebagai pejabat publik, pelayanan rakyat.

Sekarang tunggakan BPJS masyarakat miskin kota Bogor akan ditangani dari anggaran, cuma dari sektor mana keuangannya masih dalam proses pembuatan regulasinya, kajian dasar hukum pengeluaran anggarannya dari Peraturan Walikota (Perwali).

Sementara Ijazah yang belum diambil kita akan selesaikan tapi tidak seluruhnya. Mau diapain ijazah murid ditahan karena belum lunas bayaran, itu kan hàk mendapatkan pendidikan adalah hak dasar termasuk hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan juga hak dasar hidup, diatur dalam undang undang dasar, ujar Eka Wardhana, Wakil Dewan bidang Ekonomi.

(Sam)