Dari Sidang Dana Talangan Pinjaman Ruko Nanggewer, Akta Jual Beli Mutlak Yang Dibuat Notaris Bertentangan dan Dilarang Hukum

169

berantasonline.com – Cibinong

Sidang Perdata Kasus talangan Ruko Jl Raya Jakarta Nanggewer Cibinong Bogor Perkara Nomor 211/Pdt.G/2019/PN.Cbn pada Rabu mendatang (12/8), dijadwalkan akan memeriksa dua orang saksi yang akan diajukan oleh tergugat H. Rusmaidi.

Menurut keterangan yang diperoleh berantasonline.com pada persidangan awal sebelumnya dengan surat tanggal 19 Mei 2020, Kuasa Hukum Penggugat William Kalip terdiri dari Agus Rihat P Manalu SH,MH, CLA dan Masrina Napitupulu menyerahkan Daftar Bukti Tertulis Penggugat.

Dalam bukti tertulis tersebut antara lain Kuasa Hukum mencantumkan Bukti P5 Cek Bank Central Asia (BCA) Nomor B.Y. 716095 tanggal 4 Juni 2016 sejumlah Rp 4.630.000.000 (Empat miliar enam ratus tiga puluh juta rupiah).

Bukti P 6 asli setoran warkat mundur Bank Artha Graha No 530382 tanggal 4 Juli 2016 sejumlah Rp 4.630.000.000 (empat milir enam ratus tiga puluh juta rupiah), Bukti P 7 asli pengiriman uang oleh penggugat melalui Bank Central Asia (BCA) tertanggal 22 Juli 2016 sejumlah Rp 980.000.000 (Sembila ratus delapan puluh juta rupiah) ke rekening tergugat pada Bank BTN Cabang Cengkareng.

Bukti P5 S/d bukti P6 membuktikan bahwa Penggugat telah menyerahkan cek dengan uang sejumlah Rp 4.630.000 000 (empat milir enam ratus tiga puluh jura rupiah) untuk pembayaran hutang tergugat ke Bank Arta Graha, yang mana cek tersebut telah dikliring pada tanggal 11 Juli 2016.

Akan tetapi dalam duplik tergugat tanggal 5 Mei 2020 Kuasa Hukum Manuarang Manalu SH,MH dan Umbu R.Samapaty SH menyatakan, setelah ditanda tangani Surat Surat pada tanggal 11 Juli 2016 penggugat melakukan pembayaran pelunasan hutang tergugat di Bank Artha Graha sebesar Rp 4.630.000 (Empat miliar enam ratus tiga puluh juta rupiah) dengan cara membayar langsung ke rekening Bank Artha Graha dimana pelunasan tersebut penggugat lakukan untuk menebus dan mengambil asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4992 /Nanggewer SHM No 5155/Nanggewer dan SHM No.5004/Nanggewer atasnama Tergugat.

Lebih lanjut pada tanggal 22 Juli 2016, penggugat juga telah menebus dan mengambil SHM No.4993/Nanggewer di Bank Tabungan Negara dengan cara melunasi/membayar hutang tergugat sebesar Rp 980.000.000 (Sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) secara langsung ke Rekening Bank Tabungan Negara.

Selanjutnya, Kuasa Hukum mengatakan bahwa pada saat pengembalian SHM No. 4993/Nanggewer di Bank Tabungan Negara, Sdr. Eric Bastian saat itu meminta tergugat untuk menanda tangani beberapa lembar Kwitansi bukti pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat dalam rangka untuk melunasi hutang dan menebus SHM milik tergugat di Bank Artha Graha dan Bank Tabungan Negara tersebut.

Adapun rincian kwitansi sebagai berikut : Kwitansi Pembayaran pertama BPJB SHM No 5004 sebesar 250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah tanggal 27 Juli 2016). Kwitansi Pelunasan BPJB SHM 5004 sebesar Rp 330.000.000 (tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah). Kwitansi pertama PPJB SHM 5155 Rp 250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 24 Juni 2016. Kwitansi Pembayaran PPJB SHM No 4992 sebesar 250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah tanggal 24 Juni 2016). Kwitansi Pembayaran pertama PPJB SHM 4993 sebesar Rp 250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 24 Juni 2016.

Bahwa faktanya hingga saat ini tergugat tidak pernah menerima sepeserpun uang sebagaimana yang dimaksud dalam kelima kwitansi tersebut dengan total nilai sebesar Rp 1.330.000.000 (Satu miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah), pada bulan Agustus 2016 tergugat menerima uang Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dari Marcos, yang mana uang tersebut dikatakan sebagai kelebihan sisa dari dana pinjaman tergugat dengan penggugat yang ditransfer dari rekening Sdr Eric Bastian kepada rekening Sdr Marcos.

Oleh karenanya dapat disimpulkan tergugat hanya menerima Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) tersebut.

Dengan perincian uang sebesar Rp 4.630.000.000 (Empat miliar enam enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dibayarkan penggugat langsung untuk menebus SHM No.4992/Nanggewer SHM No.5155/Nanggewer dan SHM No 5004/Nanggewer atasnama tergugat pada Bank Artha Graha dan Uang Rp 980.000.000 (Sembilan ratus delapan puluh juta rupiah), dibayarkan penggugat langsung untuk menebus SHM No.4993/Nanggewer pada Bank Tabungan Negara.

Sedangkan uang sebesar Rp 1.330.000 (Satu miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam kelima kwitansi tersebut sama sekali belum pernah tergugat terima.

Dibagian lain duplik tergugat menyebutkan dalam penanda tanganan dan pembuatan PPJB terdapat cacat formil yaitu SHM asli dinyatakan dibawa oleh tergugat dan diperlihatkan serta dihadapkan kepada Notaris juga kepada Penggugat.

Namun pada faktanya hal tersebut sangat kontradiktif, SHM yang tertuang dalam PPJB masih berada dalam kekuasaan Kreditur yaitu Bank Artha Graha dan Bank Tabungan Negara, karena PPJB dan Surat Surat lainnya yang dibuat terlebih dahulu sebelum pelunasan kepada kreditur dimaksud untuk menghindari penyalah gunaan hukum yang mengatur pemberian kuasa untuk pemindahan hak atas tanah mengenai PPJB yang disertai dengan kuasa untuk menjual.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1991K/1994 tanggal 30 Mei 1996 yang menyatakan secara tegas Pemegang Surat atau Akte Pengikatan Jual Beli dan Surat Surat Akta Pemberian Kuasa mutlak batal demi hukum.

Dibagian lain Kuasa Hukum tergugat mengatakan, atas dasar niat jahat dengan mempergunakan PPJB dan surat surat yang ditandatangani dihadapan Notaris tersebut, penggugat telah membuat Akte Jual Beli (AJB) secara sepihak tanpa sepengetahuan dari tergugat sebagaimana dimaksud dalam AJB No 10/2017 No 11/2017 No.12/2017 dan nomor 13/2017 Notaris penggugat.

Yang mana telah mendatangi alamat Notaris lainnya dimaksud namun tidak dapat menemukan keberadaan alamatnya.

Dimana kemudian Penggugat telah memproses balik nama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor terkait SHM No 4992/Nanggewer SHM 4993/Nanggewer SHM 5155/Nanggewer dan SHM 5004/Nanggewer yang sebelumnya merupakan atasnama tergugat menjadi atasnama Penggugat dengan berdasarkan pada AJB cacat hukum tersebut.

Hal mana merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan tergugat dikarenakan sejak awal tergugat tidak pernah bermaksud menjual tanah dan bangunan tersebut kepada penggugat, adapun kesepakatan awal adalah terkait kesepakatan pinjaman dana talangan untuk pelunasan kewajiban hutang tergugat kepada pihak kreditur.

Selain itu sangatlah tidak lazim dan wajar nilai jual beli atas tanah dan bangunan tergugat dengan total Rp 7.420.000.000 (tujuh miliar empat ratus dua puluh juta rupiah), karena berdasarkan hasil penilaian appraisal independent dari Kantor Jasa Penilaian Publik tersumpah dikatakan nilai dan obyek tanah dan bangunan milik tergugat tersebut mencapai nilai sebesar Rp 32.710.500.000 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan dengan nilai likuidasi sebesar Rp 22.710.500.000 (Dua puluh dua miliar tujuh ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah).

Selanjutnya dengan Surat Kuasa untuk menjual Nomor 28 tanggal 27 Juni 2016 Nomor 25 tanggal 27 juni 2016 Nomor 22 tanggal 27 Juni 2016 Nomor 19 tanggal 27 Juni 2016 adalah bersifat mutlak.

Mengenai Akta Kuasa Mutlak yang dibuat Notaris adalah bertentangan dengan dan dilarang hukum.

Hal ini berdasarkan Yuresprudensi Mahkamah Agung Nomor 3332.K/Pdt/1995, tanggal 18 Desember 1997 dalam kaidah hukumnya Kuasa Mutlak mengandung hak penjual yang lemah ekonominya dan tidak adanya kebebasan berkontrak.

Perbuatan hukum jual beli tanah harus bersandar pada PP No. 10 tahun 1961 bukan melalui Kuasa Mutlak.

(red.1)