Bupati Pesibar Serahkan 668 Bantuan Rumah Swadaya

56

berantasonline.com (Lampung) – Bupati Pesisir Barat, Agus Istiqlal menyerahkan 668 Bantuan Rumah Swadaya untuk Kabupaten Pesisir Barat Tahun anggaran 2019, bertempat di Gedung Wanita, komplek Perkantoran Pemkab Pesibar, Selasa (2/4).

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Pesibar, Arman Ahyuni menyampaikan, bahwa kegiatan penyerahan bantuan rumah swadaya dari Kementerian Perumahan Rakyat RI, bertujuan membantu masyarakat tidak mampu, dalam meningkatkan kualitas rumah tinggal layak huni.

“Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di Pesisir Barat secara bertahap”, ujarnya.

Sementara itu, Bupati Agus Istiqlal dalam sambutanya menyampaikan bahwa bantuan rumah swadaya untuk kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2019 sebanyak 668 unit merupakan bantuan pemerintah pusat melalui kementrian PUPR yang dianggarkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas PUPR Kabupaten Pesisir Barat.

Bupati berharap bantuan rumah swadaya dari kementrian PUPR yang diterima 668 kepala keluarga penerima bantuan, bermanfaat dan dapat meringankan beban bagi keluarga penerima , serta dapat meningkatkan taraf kehidupan keluarga penerima.

Masih dikesempatan itu bupati juga menyampaikan beberapa hal penting yang harus menjadi perhatian bagi masyarakat penerima bantuan, diantaranya:
1. bantuan rumah swadaya merupakan salah satu program unggulan pemerintah pusat dalam upaya pengentasan kemiskinan khususnya bidang perumahan.
2. Pelaksanaan bantuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada.
3, Bantuan perumahan merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat.
4.Bantuan harus mencerminkan budaya gotong royong khusus nya sesama penerima bantuan dan masyarakat umum lainya.
5. Bantuan ini bersifat stimulan atau bantuan ini berharap bagi penerima bantuan untuk dapat membangun rumah yang layak bagi keluarganya.

Tak lupa, Bupati juga menekankan kepada seluruh perangkat daerah untuk memperhatikan beberapa hal antara lain, dalam penyusunan program kegiatan yang termuat dalam renca kerja perangkat daerah (RKPD) tahun 2020, berdasarkan pada filosofi “Money Follow program , anggaran mengikuti program”.

Menurut Bupati, semua kegiatan yang direncanakan harus berdasarkan pada program yang telah ditetapkan dalam RPJMD, dan ditetapkan dalam Rencana strategis perangkat daerah dengan tetap memperhatikan pada kewenangan daerah .

Dalam penyusunan suatu kegiatan harus jelas hasil dan manfaat dari suatu kegiatan , sehingga keberhasilan perangkat daerah dapat terukur, dan dapat dievaluasi. Dalam perumusan kegiatan harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah, kegiatan harus mampu dilaksanakan, dengan capaian yang telah ditetapkan dan dengan anggaran kegiatan yang terserap dengan maksimal.

Perangkat daerah agar aktif untuk mencari sumber pendanaan Non APBD, baik melalui APBD Provinsi maupun APBN.
Dengan demikian kita akan mampu merumuskan beberapa kebijakan dan program strategis guna memacu percepatan pencapaian target pembangunan demi terwujudnya ‘Pesisir Barat Madani, Mandiri dan Sejahtera’, pungkas Bupati.

(Benk)