BUPATI AGUS ISTIQLAL TANDATANGANI PERJANJIAN KERJA SAMA DENGAN APIP DAN APARAT PENEGAK HUKUM

300

berantasonline.com (Pesisir Barat) – Bupati Kabupaten Pesisir Barat Agus Istiqlal, menghadiri rakorwasda dan sosialisasi perjanjian kerjasama antara Pemkab dan Pemkot se-Provinsi Lampung dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Lampung, di Balai Keratun Kamis, (22/11).

Pada penandatanganan perjanjian kerjasama antara APIP dan APH , langsung dihadiri  oleh Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri, Kapolda Lampung Irjen. Pol. Purwadi Arianto, Kajati Lampung, Susilo Yustinus, dan Bupati-Wakil Bupati, Walikota-Wakil Walikota, se-Provinsi Lampung.

Sementara Bupati Pesibar Agus Istiqlal didampingi oleh Inspektur Pesibar, Edy Mukhtar.

Bupati Pesibar, Agus Istiqlal, melakukan penandatangan perjanjian kerjasama dengan Kajari Lambar-Pesibar dan Kapolres Lambar-Pesibar.

Perjanjian kerjasama itu bertujuan untuk memberi ruang kerja sama saling bertukar informasi data atau dokumen berkaitan dengan pengaduan masyarakat dan memberi kepastian hukum bagi ASN untuk bekerja mengikuti undang-undang yang berlaku.

Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Sri Wahyuningsih dalam sambutannya mengatakan, bahwa esensi dari MoU dan perjanjian kerjasama yang dilaksanakan merupakan sebuah wujud pengawasan, bukan untuk sebuah penindakan.

Tugas Inspektorat semakin berat, karena diberi kewenangan untuk menjalankan peran APIP, harus mendeteksi lebih dini permasalahan di daerah, menjamin tata kelola pemerintah harus dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku, begitu pula pada peningkatan kapasitas APIP, baik anggaran maupun personelnya,” ujar Sri.

Sementara Agus Istiqlal , sangat menyambut baik pelaksanaan amanat undang-undang tersebut. “Saya harap perjanjian ini memberi ruang kerja harmonis bagi APIP dan APH untuk saling bertukar informasi dan data atau dokumen berkaitan dengan pengaduan masyarakat,” ujar Bupati.

(benk)