BLT-DD Pekon Penggawa V Tengah Diduga Bermasalah, KPM Hanya Terima Rp 150 Ribu/Bulan

242

Berantasonline.com (Pesisir Barat- Lampung)

Masyarakat yang masuk dalam daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT- DD pekon Penggawa V Tengah kecamatan Karya Penggawa kabupaten Pesisir Barat keluhkan Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) yang mereka terima nilainya tidak sesuai dengan yang di tetapkan pemerintah. Keluhan tersebut disampaikan salah satu warga setempat yang tidak mau namanya disebutkan.

Diceritakanya, ” hari Rabu (8/9/2021) masyarakat pekon Penggawa V Tengah yang terdaftar dalam KPM BLT-DD, oleh aparat pekon dikumpulkan di balai pekon guna mendapat pembagian BLT tahap ke 2, 3 dan 4 sekaligus.

Dan Sesuai dengan apa yang disampaikan aparat pekon bahwa mereka akan mendapatkan pembagian BLT DD 3 bulan sekaligus , para KPM menandatangani surat tanda terima untuk pembayaran BLT 3 bulan.

“Awalnya kami mengira bahwa uang yang kami terima dalam amplop adalah sebesar Rp 900 ribu karena seperti apa yang disampaikan aparat pekon dan tanda terima yang mereka tanda tangani sebanyak 3 lembar, sebagai bukti bahwa mereka telah menerima bantuan langsung tunai untuk 3 bulan sekaligus. Namun setelah kami buka amplop ternyata isinya hanya uang berjumlah Rp 450 ribu. Jadi kalau Rp 450 ribu berarti BLT yang kami terima adalah Rp 150 ribu / bulan bukan Rp 300 ribu/ bulan”, keluhnya.

Dikonfirmasi dibalai pekon, peratin Penggawa V Tengah, Yusron, Kamis (9/9/2021) terkait keluhan yang disampaikan warganya, Yusron mengakui bahwa memang dana yang diterima 60 KPM adalah masing-masing sebesar Rp 450 ribu .
“Ya memang kita kemaren bagikan kepada 60 KPM, BLT DD untuk 3 bulan sekaligus adalah sebesar Rp 450 ribu. Kenapa 60 KPM BLT DD hanya kita berikan sebesar Rp 450 ribu atau Rp150 ribu/ bulan? Itu disebabkan dana yang seharusnya mereka terima Rp 300 ribu/bulan, atas dasar kemanusian dan keadilan, kita bagi lagi untuk 60 penerima lainya”, kilah Yusron.

Keputusan nilai pembagian BLT DD tersebut berdasarkan kesepakatan musyawarah dengan para KPM dan disaksikan oleh pihak Pendamping Desa (PD) dan pihak kecamatan.
“Jadi bukan keputasan sepihak, tapi hasil musyawarah pekon”, pungkasnya.

(R31)