BFMJ Desak Gubernur Jabar Lakukan Pergantian Direksi Bank BJB

62

Berantasonline.com (Bandung) – Badan Penelitian dan Pengembangan Forum Masyarakat Juara (BFMJ) yang akhir-akhir ini intensif mengkritisi dan mengkoreksi Kinerja Direksi Bank BJB merasa yakin bahwa kondisi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Barat, sedang dalam kondisi yang mengkhawatirkan.

Andre Ariesmansyah sebagai Koordinator BFMJ kembali mengingatkan bahwa pernyataan Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum sudah sangat tepat, yakni mengganti jajaran Direksi dan Komisaris bank BJB.

Menurut Andre, tidak ada alasan jelas untuk mempertahankan pengurus bank BJB saat ini, selain kinerja buruk yang dicatat oleh direksi, dijajaran komisaris pun terdapat kebobrokan dengan adanya rangkap jabatan Klemi Subiantoro sebagai Badan Pengawas PD Sarana Jaya yang merupakan BUMD di DKI Jakarta

“Sesuai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Direksi bernomor 0713/SK/DIR-KKON/2018 Tentang Manual Produk Kredit bjb Abdi Bhakti sebagai bukti bahwa direksi sudah tidak mampu mengelola bank BJB secara professional,” ujar Andre saat ditemui di kantornya (19/11).

Dalam lampiran SK tersebut menerangkan bahwa plafond kredit karyawan bank BJB dinaikan rata-rata diatas 75%, hingga mencapai 100%.
“Tidak perlu orang ahli untuk menganalisa SK tersebut, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa keluarnya SK tersebut sebagai bukti bahwa direksi bank BJB sudah kesulitan menyalurkan kredit konsumer karena suku bunga yang tinggi sehingga tidak akan bisa bersaing. Lucunya, OJK tidak bereaksi dengan keluarnya SK tersebut,” tambahnya.

Selain mengalami kesulitan menyalurkan kredit konsumer, Besaran Tantiem/Bonus yang akan diterima oleh direksi sebesar 5% dari keuntungan bersih. Berdasarkan referensi laporan keuangan tahun buku 2017 Bank BJB mencatat keuntungan mencapai 1,2 Triliun.

“SK Direksi tersebut diduga memiliki motif meningkatkan pencapaian laba maka secara otomatis meningkat juga Tantiem/ Bonus yang didapatkan oleh Direksi dan Komisaris diperkirakan mencapai 60 Milyar yang dibagi kepada 10 orang secara proporsional,” tegasnya.

Sudah seharusnya Gubernur dan atau Wakil Gubernur Jabar dapat menanggulanginya dengan mengambil kebijakan dalam waktu dekat merujuk pada legislatif DPRD Provinsi jabar, serta pemberitaan yang mulai ramai terkait kinerja direksi bank BJB oleh BFMJ maupun para pengamat lainnya. (DG79)