BAIN HAM Jabar Bantu Keluarkan Ijazah Alumni SMK Tri Dharma 4 Bogor Yang Ditahan

92

Bogor, berantasoline.com

BAIN HAM RI (BADAN ADVOKASI INVESTIGASI DAN ASASI MANUSIA RI), turun tangan membantu salah seorang Orang Tua Alumni SMK Tri Dharma 4 Bogor berinisial AG yang ijazahnya sempat ditahan pihak sekolah akibat belum melunasi SPP.

Mariati selaku orang tua AG saat meminta bantuan kepada DPW BAIN HAM Jabar, Senin (29/3), menceritakan, ia sempat mendatangi pihak sekolah untuk meminta kebijaksanaan agar diberikan ijazah walaupun berbentuk fotocopy untuk keperluan melamar kerja anaknya namun ditolak.

“Memang saya belum sanggup untuk melunasi tunggakan di sekolah, setelah suami saya meninggal dunia, ekonomi keluarga tambah sulit. Kalau anak saya kerja kan bisa bantu keluarga juga nantinya”, ujarnya dengan nada kecewa.

Mariati juga sempat menyinggung biaya seragam sekolah anaknya yang sudah dibayar lunas namun sampai dinyatakan lulus, seragam tersebut tak kunjung diterima.

Ketua DPW BAIN HAM Jabar FAUZI FATAHILLAH, selanjutnya mendatangi SMK TD 4 Bogor di Jalan KH.Sholeh Iskandar, Kamis (1/4), untuk mengecek kebenaran masalah tersebut dan diketahui AG kelas XII angkatan 2017/2018 memiliki tagihan senilai Rp 1.180.000 dengan rincian : SPP Mei-Juni Rp 280.000 dan DAT Rp 900.000.

Guru SMK Tri Dharma 4 Bogor, Mahfudin mewakili Kepala Sekolah menuturkan, “Yang sudah-sudah, kalau ijazahnya mau diproses dan dikeluarkan, harus melunasi seluruh tunggakan, itu syaratnya, baru bisa dikeluarkan”, ujarnya.

Tak lama berselang, Fauzi Fatahillah mencoba menghubungi seorang Dermawan bernama Prof.KH.Yudian Wahyudi,MA..,Ph.D Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sekaligus Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, untuk membantu melunasi tunggakan AG tersebut, dan seketika Profesor Yudian mentransfernya via rekening sekolah.

“Bagaimana anak bangsa ini mau memiliki nilai nilai pancasila yang kuat di dalam dirinya, guru dan pihak sekolahnya tidak sedikitpun punya jiwa pancasilais.
Ini salah satu potret sekolah dimana mereka tidak peduli kebijakan pemerintah, sebagai lembaga penguatan ideologi pancasila. Mereka hanya memikirkan keuntungan semata”, pungkas Fauzi.

(red.3/Achmad Hidayat)