Apabila Penanganan Perkara Tidak Tuntas, KPK Akan Ambil Alih Kasus Joko Tjandra

77

Foto : Joko Tjandra.

berantasonline.com (Jakarta)

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memerintahkan Deputi Penindakan KPK Karyoto untuk menerbitkan Surat Perintah Supervisi Penanganan Perkara Pelarian Joko Tjandra yang kini ditangani Penyidik Kejaksaan Agung maupun Bareskrim Polri.

KPK akan mengundang kedua aparat penegak hukum untuk gelar perkara dalam waktu dekat.

Hal tersebut dijelaskan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam jumpa pers Jum’at (4/9-2020). KPK berencana mengundang Kejaksaan Agung dan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan gelar perkara Kasus Pelarian Joko Tjandra terpidana Kasus Pengalihan hak tagih Bank Bali.

Dalam pengambil alihan oleh KPK jika memenuhi syarat seperti diatur dalam Pasal 10 A Undang Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK. Syarat dimaksud apabila laporan dari masyarakat tidak ditindaklanjuti. Proses penanganan Korupsi tidak tuntas tanpa alasan yang dapat dipetanggungjawabkan dan penanganan perkara justru melindungi pelaku sesungguhnya.

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol. Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, Polisi menunggu surat undangan dari KPK.

Sedangkan Kapuspunpenkum Kejagung Hari Setyono katakan, untuk pelibatan, KPK masih melihat perkembangan situasi dan kondisi.

Diperoleh keterangan, saat ini ada dua perkara Joko Tjandra yang ditangani Bareskrim Polri, yakni perkara terkait Surat Jalan untuk Joko Tjandra dan penghapusan nama Joko Tjandra dalam Pencarian Orang (DPO) Interpol.

Sementara yang ditangani Kejagung terkait pengurusan fatwa MA untuk Joko Tjandra agar dia tidak perlu menjalani hukuman 2 tahun penjara terkait kasus pengalihan hak tagih Bank Bali.

(Indra/red.1)