ANGGOTA KOREM 061 DIBEKALI PENYULUHAN HUKUM DAN SOSIALISASI NETRALITAS TNI

24

berantasonline.com (Bogor) – Danrem 061/Suryakancana Kolonel Inf Novy Helmy Prasetya, membuka penyuluhan hukum program kerja triwulan I tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Hukum Komando Daerah Militer III/Siliwangi, yang diikuti oleh Prajurit dan PNS jajaran Korem 061/Sk serta Persit Koorcabrem 061 di Aula Suryakancana, Jalan Merdeka No.64, Kota Bogor, Senin (11/3/2019).

Dalam sambutannya Danrem 061/Sk Kolonel Inf Novi Helmy Prasetya menyampaikan, bahwa kegiatan hukum ini sangat penting bagi Prajurit dan PNS.

“Hasil dari penyuluhan hukum ini di harapkan dapat dilaksanakan dalam kehidupan dan pelaksanaan tugas sehari-hari dengan lebih baik, sehingga dalam menjalankan tugas yang dibebankan Prajurit dan PNS selalu berupaya meningkatkan pemahaman terhadap aturan/norma yang berlaku dan larangan-larangan yang tidak patut dilakukan pada setiap melaksanakan tugas.”tegas Danrem.

Wakakumdam III/Siliwangi Letkol CHK Agus Setyadi,SH menyampaikan kepada seluruh prajurit dan PNS yang hadir pada acara tersebut,Penyuluhan hukum ini merupakan program tahunan Kumdam III/Siliwangi.

“Mengenai Prajurit yang disersi dan THTI rata-rata memiliki latar belakang adanya permasalahan pribadi atau ada pelanggaran yang dilakukan.”Ulas Agus Setyadi.

Acara dilanjutkan dengan penyuluhan hukum dengan materi Netralitas TNI, yang di sampaikan oleh tim penyuluh hukum Kodam III/Siliwangi, Kapten Chk Wirya SH.Diantaranya disampaikan pengertian netralitas TNI yaitu TNI bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.

“Prajurit TNI yang akan mengikuti Pemilu dan Pilkada harus membuat pernyataan mengundurkan diri dari dinas aktif (pensiun) sebelum tahap pelaksanaan Pemilu dan Pilkada (berdasarkan Surat Telegram Panglima TNI nomor STR/546/2006 tanggal 22 Agustus 2006)”. Dijelaskan oleh penyuluh hukum.”pungkasnya.

Disampaikan pula pada kesempatan tersebut, implementasi (pelaksanaan) Netralitas TNI serta hal yang harus di pedomani dalam Pemilu dan Pemilukada. (061/Sk/Not)