Aksi Kasar Debt Collector Membuat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Meradang

124

Jakarta – BERANTAS

Aksi para debt collector alias penagih utang yang disewa perusahaan-perusahaan pembiayaan sering kali bikin masyarakat marah.

Terjadi baru-baru ini, Kamis (06/05/2021) 11 Preman berkedok debt collector menghadang sebuah mobil yang dikemudikan Anggota TNI Serda Nurhadi diduga karena kendaraan tersebut menunggak cicilan selama beberapa bulan.

Aksi kasar para penagih itu membuat petinggi militer murka dan meminta perusahaan-perusahaan tidak lagi menggunakan jasa penagih utang.

Menindak lanjuti kejadian tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan melakukan tindakan tegas dan memberi sanksi keras bagi perusahaan pembiayaan yang para penagih utang atau debt collectornya menggunakan ‘mata elang’ dan melanggar hukum dalam penarikan kendaraan bermotor.

Juru Bicara OJK, Sekar Putih Djarot mengatakan, sanksi keras tersebut akan dikenakan sesuai dengan Peraturan OJK (POJK) Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Terkait sanksi mengacu pada ketentuan POJK 35/POJK 05/2018 tentang penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, katanya.

Menurut Sekar, OJK telah menegaskan posisinya bahwa tidak mentolerir debt collector yang melanggar hukum dan akan memberi sanksi keras kepada perusahaan pembiayaan yang melanggar.

OJK juga telah berkoordinasi dengan pihak asosiasi perusahaan pembiayaan untuk menertibkan anggotanya dalam menjalankan ketentuan penagihan yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan POJK Nomor 35 Tahun 2018 pasal 113 perusahaan pembiayaan bisa dikenakan sanksi administratif secara bertahap. Ini mulai dari peringatan, pembekuan kegiatan usaha dan pencabutan izin usaha.

Selain sanksi administratif tersebut, masih dalam pasal yang sama, OJK dapat melakukan pembatasan kegiatan usaha tertentu hingga menurunkan hasil penilaian tingkat risiko.

OJK juga dapat melakukan pembatalan persetujuan dan/atau melakukan penilaian kembali kemampuan serta kepatutan kepada pihak utama perusahaan pembiayaan, katanya Selasa (11/05/2021).

Achmad Hudori