Akibat Gambar Tanah Yang Dipotong Oknum BPN, Muncul Sertifikat Diatas Sertifikat

115

Bogor, BERANTAS

Kisruh kasus tanah yang menyedot perhatian masyarakat di kampung Sudimampir, Desa Cimanggis, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor diduga kuat akibat campur tangan oknum-oknum BPN Kabupaten Bogor.

Sehingga sertifikat yang lebih awal dan dalam keadaan diagunkan di BNI 46 “bisa ditindih” dengan sertifikat baru muncul dan berlaku hanya 1 tahun.

Munculnya sertifikat baru dan berlaku hanya 1 tahun tersebut diatas tanah milik Dra.Hj.Dhewi Rasmani,MM yang ditebusnya dari BNI 46 a/n Yusda itu bermula adanya penyerobotan yang dilakukan para mafia tanah yang diduga bekerja sama dengan oknum Desa dan juga oknum BPN Kabupaten Bogor.

Dimana terungkap di persidangan bahwa walaupun sertifikat milik Hj.Dhewi Rasmani atas nama Yusda tersebut lebih awal muncul yakni 4477 dahulu 149 itu karena adanya “pemotongan” gambar tanah yang oleh oknum BPN Kabupaten Bogor sendiri, sehingga muncul sertifikat 1 tahun no 2956 yang selanjutnya dipecah lagi menjadi 5 sertifikat 3281,3282,3283,3284 dan 3285.

Berdasarkan penelusuran di lapangan, bahwa tanah yang diklaim oleh DR.Hj.Dwi Kusumaningsih itu diakuinya dibeli dari Yossi Rosida Soegeng (kini sudah tersangka) yang dilaporkan oleh Yusda (pemilik nama) sertifikat awal 4477 dahulu 149 itu, yang kasusnya sudah dilimpahkan dari Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Negeri Depok.

Menurut pemilik tanah Dra. Hj. Dewi Rasmani, MM bahwa tanah dan sertifikat atas nama Yusda itu ia beli dari Yusda dan menebusnya di BNI 46 karena memang sedang diagunkan oleh Yusda di bank tersebut.

Namun alih alih setelah ditebus dari bank tidak lama kemudian, muncul adanya sertifikat atas nama DR.Dwi Santy Kusumaningsih dan menindih sertifkat milik Dra.Hj.Dhewi Rasmani,MM yang ditebusnya itu dari BNI 46 tersebut.

Sehingga entah dalih apa hingga kasus tanah ini yang ramai disebut warga sebagai kasus “tanah Sudimampir” sertifikat 1 tahun itu, sampai juga ke persidangan dan intinya memutuskan kalau tanah milik DR. Dwi Santy Kusumaningsih yang sertifikatnya muncul baru dan menindih sertifikat tanah milik Dra.Hj .Dhewi Rasmani,MM yang ditebus dari BNI 46 atas nama YUSDA .

“Anehnya didalam persidangan gambar tanah Yusda tidak dimunculkan yang ada dan dimunculkan adalah gambar tanah Yusda yang telah dipotong atau dibuntungin”, jelas Dra. Hj. Dhewi Rasmani lagi.

Sementara sumber KORAN BERANTAS/BERANTAS Online di BPN Kabupaten Bogor menyebutkan bahwa, masalah ini timbul akibat adanya gambar tanah milik Hj. Dewi Rasmani atas nama Yusda yang dipotong hingga memunculkan sertifikat yang diakui oleh DR.Dwi Santy Kusumaningsih tersebut adalah adanya campur tangan oknum oknum BPN kabupaten Bogor sendiri dalam rangka memuluskan para mafia tanah yang telah dibantu oleh Oknum Desa setempat.

Bahkan menurut sumber bahwa kemunculan sertifikat atas nama DR.Hj.Dwi Santy Kusumaningsih itu akibat tangan tangan oknum BPN kabupaten Bogor yang menyuruh memotong gambar atau membuntungi gambar peta tanah milik Hj.Dewi Rasmani atas nama Yusda oleh oknum Ykt yang bekerja sama dengan oknum lainnya yakni Srmt,wid,Nhd dan Awg itu.

Menurut Hj.Dhewi Rasmani bahwa, 4477 dahulu 149 terbit tahun 1978 a/n Yusda tidak ditanda tangani oleh Nurhadi atas perintah yekti.
Dimana gambar yang diarsir biru ditanda tangani oleh Nurhadi ( rekayasa yekti memerintahkan dirubah sehingga tidak sesuai dengan sertipikat 4477 a/n Yusda )
Yang hasil rekayasa plotting menghilangkan sertipikat 4477 dahulu 149 dijadikan dasar sidang perdata 287 /Pdt.G/2017 PN Cbi , ditampilkan oleh Sarminto.
Sehingga akibatnya,menurut Hj.Dhewi Rasmani, keputusan sidang perdata 287 PN Cibinong terlihat adanya konspirasi jahat “oknum” BPN dengan mafia hingga muncul sertifikat baru berlaku 1 tahun diatas sertifikat 4477 dahulu 149 milik Hj.Dhewi Rasmani atas nama Yusda tersebut.

Menurut Hj. Dhewi Rasmani, ia tidak terima ini, masa sertifikat milik saya yang lebih dulu muncul dan dibeli dan ditebus dari BNI 46 kok bisa ditindih dengan sertifikat baru dan hanya betlaku 1 tahun?”, ujarnya sambil menangis.

“Saya ini beli tanah dan sertifikat atas nama Yusda tersebut dengan cara menebusnya di BNI 46.Bukan dengan cara maling atau merampas.Kok tiba tiba ada sertifikat lain menindih sertifikat saya”, ujarnya.

Untuk itu ia tidak terima dan akan melakukan upaya hukum dan akan melakukan gugatan kepada orang orang terkait termasuk kepada DR.Hj Dwi Santy Kusumaningsih,ujarnya.

“Sebagai langkah awal, saya telah melakukan pemblokiran sertifikat atas nama Yusda tersebut ke BPN Kabupaten Bogor pada Senin kemarin pada 30 Agustus 2021”, ujarnya sambil memperlihatkan bukti pemblokiran dari BPN Kabupaten Bogor.

Sebab menurutnya, didalam aturan yang tertera di Mahkamah Agung juga bahwa sertifikat yang lebih awal muncul diakui keabsahannya.

Beberapa pakar hukum yang ditemui KORAN BERANTAS /Berantas Online menyebutkan bahwa, bila dilihat dari bukti yang ada sertifikat Hj.Dhewi Rasmani atas nama Yusda muncul lebih awal dan dalam keadaan dijaminkan di BNI 46.

“Bila dilihat dari sudut ini,jelas sertifikat Hj.Dhewi Rasmani cukup Valid karena sudah diuji pula oleh Lembaga (Bank BNI 46). Tidak mungkin mau menggelontorkan uang milyaran kalau pihak bank sendiri tidak melakukan cek lokasi dan sertifikat serta surat surat pendukung lainnya untuk mengeluarkan dana pinjaman itu”, tuturnya.

“Bila dilihat dari hal tersebut sehingga muncul kembali sertifikat diatas tanah dan sertifikat milik Hj.Dhewi Rasmani berarti adanya permainan para mafia tanah yg dibantu oknun Desa dan juga oknum oknum BPN”, ujar Mansur yang juga pemerhati peradilan ini.

Sementara itu, Kepala Kantor BPN Kabupaten Bogor, Sepyo Achanto ketika dihubungi KORAN BERANTAS melalui sambungan telepon selulernya tidak menyahut.

(ytm)