Ada 261 Laporan Transaksi Bank Berkaitan Dengan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT)

69

Jakarta, BERANTAS

Ada 5.000 laporan yang diterima Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mencurigakan berkaitan dengan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT) selama 5 tahun terakhir ini.

Kepala PPATK, Dian Ediana Rae menyampaikan, dari laporan tersebut yang sudah dianalisis, terdapat 261 informasi yang sudah diteruskan kepada pemangku kepentingan terkait seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Intelijen Negara (BIN), Kepolisan RI hingga Detasemen Khusus 88 (Densus).

“Itu bukan jumlah sedikit, tentu sangat-sangat mengkhawatirkan. PPATK sudah mengeluarkan sekitar 261 informasi mengenai pendanaan terorisme atau bahkan radikalisme ke berbagai lembaga seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Densus 88, juga kepolisian secara umum,” jelas Dian di acara webinar Dialog Kebangsaan bertajuk Penegakan Hukum di Sektor Jasa Keuangan, Jumat (24/09/2021).

Kata Dian, pada masa pandemi Covid-19, transaksi keuangan mencurigakan yang terkait dengan pendanaan terorisme justru semakin marak.
Pelaku kian gencar mengkampanyekan ideologi mereka di tengah situasi krisis.

Beberapa modus yang dilakukan terkait pendanaan terorisme ini melalui penghimpunan dana masyarakat melalui media sosial maupun berupa sumbangan sukarela oleh individu maupun korporasi.

“Perkembangan yang terjadi akhir-akhir ini tidak menurun. Padahal, yang kita harapkan dalam situasi pandemi seperti sekarang ini aktivitas tersebut menurun, tetapi tidak seperti itu,” jelasnya.

Dian mengatakan, fenomena pendanaan terorisme perlu menjadi perhatian yang serius. Pasalnya, masih ada segelintir orang yang memanfaatkan celah di sistem keuangan untuk melakukan transaksi kejahatan seperti pencucian uang dan pendanan terorisme yang jelas-jelas menyalahi perundang-undangan yang berlaku.

“Kegiatan-kegiatan yang sebetulnya sangat bertentangan dengan ideologi kebangsaan kita ini merupakan poin yang harus kita waspadai betul.
Apalagi gerakan radikalisme dan terorisme saat ini merupakan sesuatu yang bukan bersifat lokal, tetapi bersifat global,” tegasnya.

(Red.10/Hudori)