berantasonline.com (Lampung) – Ketua Ormas Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Pesisir Barat, Ruspandi, menilai para Anggota Dewan di kabupaten itu hanya jago kandang dan hanya bisa mengobok-obok anggaran yang sudah tersedia.
Padahal, menurut Ruspandi, selaku anggota anggota partai politik para anggota dewan seharusnya mampu melobi jemput bola ke pemerintah pusat melalui jalur partai masing-masing untuk melakukan percepatan pembangunan di bumi para saibatin dan ulama.
“Ya termasuk pembangunan di Jalinpanbar Putus di Pekon Mandiri sejati Kecamatan Krui Selatan dapat melalui jalur partai untuk meminta pemerintah pusat segera melakukan percepatan membangun infrastuktur jembatan dan sarana infrastruktur lain, sebab jalan itu kewenangan pusat. Bukan malah mengobok-obok APBD kabupaten ini yang memag sudah ada, dan mereka sendiri turut mengesahkan. Jadi memanggil dan meminta pertanggungjawaban OPD kabupaten itu kesannya dprd pesisir barat hanya jago kandang”, kata Ruspandi melalui telepon, Kamis (1/11).
Padahal, kata Ruspandi ada tiga fungsi DPRD yakni budgeting, legislasi, dan pengawasan. “Namun yang terjadi di pesisir barat, DPRD nya hanya menonjolkan pengawasan, tanpa tidakan nyata proaktif melakukan lobi melalui jalur partai, yang memang antar anggota dewan didaerah dengan dipusat terintegrasi dalam satu kesatuan parpol masing masing. Apalagi partai partai besar seperti PDIP, kan dapat lebih cepat dan proaktif kadernya dibawah ini untuk menyampaikan mengusulkan dan meminta solusi kepada pemerintah pusat dari berbagai persoalan yang terjadi di daerah”, paparnya.
Sebelumnya, Anggota DPRD Pesisir Barat Komisi II Rifzon Efendi dan Martin Sofian, melakukan peninjauan ke lokasi Jalinpanbar yang putus di pekon mandiri sejati, atas musibah bencana alam tersebut DPRD berjanji akan memanggil OPD terkait di kabupaten itu.
“Kami tadi sudah meninjau lokasi jalan putus. Kami kecewa dinas terkait lamban dalam merespon bencana yang terjadi. Yang saya lihat yang berjibaku justru para personel polisi yang sedari tadi malam dilokasi tidak tidur. Sementara alat berat rusak dan dari dinas PUPR yg mempunyai alat berat justru tidak diturunkan. Dari informasi Pj. Peratin setempat sudah melapor namun belum juga ada respon dengan alasan administrasi. Saya sangat kecewa. Secepatnya akan kita panggil Dinas Terkait. Saya sangat mengapresiasi kepada jajaran kepolisian Polres Lampung Barat. Terutama dari polsek pesisir tengah dan jajaran sat polair polres lambar,” tegas Martin.
(Irs/benk)
