berantasonline.com (Sukabumi) – Upaya penanggulangan kemiskinan tidak semata merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat namun peranan Pemerintah Daerah juga sangat berpengaruh dalam membantu percepatan penurunan tingkat kemiskinan, demikian dikatakan Wakil Bupati Sukabumi H. Adjo Sardjono, ketika membuka secara resmi Workshop Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sukabumi, bertempat di Hotel Pangrango, Kamis (23/08).
Kegiatan ini berlangsung selama satu hari yang diikuti oleh 50 orang peserta, berasal dari Perangkat Daerah, LSM dan Media Massa. Adapun tujuannya adalah untuk menyusun rencana aksi daerah penanggulangan kemiskinan Kabupaten Sukabumi yang sinergis berdasarkan karakteristik kemiskinan masing-masing daerah untuk menunjang percepatan penanggulangan kemiskinan di Jawa Barat.
“Secara konseptual kemiskinan memiliki dimensi yang sangat komplek, tidak sekedar terkait kemampuan ekonomi atau komsumsi masyarakat tetapi menyangkut status kehidupan sosial mereka dalam makna yang lebih luas”, terang Wakil Bupati.
Dikatakan pula, berdasarkan perhitungan Headcount Indexs oleh BPS, angka kemiskinan Kabupaten Sukabumi menunjukan penurunan yang cukup signifikan, dari angka 17,66% pada tahun 2006 menjadi 8,04 pada tahun 2017 dari total jumlah penduduk. Angka ini lebih rendah dari angka kemiskinan Provinsi Jawa Barat sebesar 8,71%.
Lebih lanjut dikatakan, bahwa persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin, akan tetapi dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.
“Semoga dengan terselenggaranya kegiatan ini akan tersusun rencana aksi daerah yang efektip, agar bisa mengangkat derajat keluarga sasaran penerima manfaat sehingga tingkat kemiskinan dapat menurun“, harap Wakil Bupati.
Hadir pada kesempatan tersebut Assda II Bidang Ekbang, Kepala Perangkat Daerah, para Pemangku Kepentingan Dalam Penanggulangan Kemiskinan dan tamu undangan lainnya.
(Riswan/Ebi)
