berantasonline.com (Jakarta) – Memperingati Hari Buruh, Ketua umum DPP Serikat Pekerja Nasional (SPN) Iwan Kusmawan SH, mendesak pemerintah pusat untuk mencabut Perpres tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing karena hal itu sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.
“Sekalipun Hari Buruh atau May Day tiap tahun menjadi hari libur Nasional, tapi suara buruh atau pekerja tidak boleh dibungkam. Hari ini kita menyuarakan apa yang selama ini terjadi terkait masalah ketenagakerjaan,” jelasnya, kepada Wartawan di Jakarta, Selasa, (1/5/2018).
Lanjut Iwan, disamping tuntutan untuk mencabut Perpres nomor 20/2018, PP nomor 78 tahun 2015, hal yang sampai saat ini menjadi kontroversi harus dicabut diantaranya Outsourcing dan PKWT, Union Busting, Upah murah, K3 juga masih menjadi tuntutan para pekerja atau buruh.
“Buruh tidak boleh ternina bobokan oleh ajakan yang ingin memecah belah kekuatan pekerja atau buruh dan serikat pekerja atau serikat buruh. Dalam prinsip perjuangan kalau di ibaratkan peribahasa Antara Emas dan Perak tidak akan tertukar, mana yang benar berjuang dan kritis untuk kepentingan anggota dan mana yang hanya sekedar eksis akan terlihat dengan jelas,” ujarnya.
Karena itu, Ia menegaskan kepada pekerja atau buruh khususnya yang tergabung dalam SPN agar terus bergerak dan berjuang mengibarkan panji perjuangan dan merapatkan barisan.
“Hari ini, kita kembalikan kejayaan Kaum Pekerja atau Buruh Indonesia untuk mensejahterakan anggota serta keluarganya,” pungkas Iwan Kusmawan berapi-api. (Manan)
