berantasonline.com (Sukabumi)
Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2025 dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (DU RKPDesa) Tahun 2026, Pemerintah Desa Pondokkaso Tengah menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), bertempat di Aula Kantor Desa Pondokkaso Tengah Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi, Selasa (08/10/2024).
Musrenbangdes dilaksanakan dengan tujuan untuk membahas masalah dan potensi Desa, menjaring informasi serta menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan Desa sebagaimana diatur dalam Permendes, PDTT No.21 Tahun 2020.
Kepala Desa Pondokkaso Tengah, H. Agun Gunawan dalam sambutannya menyampaikan, berbagai kegiatan di Desa seperti pembangunan, itu dari Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN, kemudian disalurkan ke rekening kas Desa melalui rekening kas daerah. DD tersebut merupakan salah satu pendapatan terbesar Desa.
Sementara untuk Alokasi Dana Desa (ADD), itu bersumber dari APBD (Kabupaten) yang mana tujuannya hampir sama, tetapi lebih di prioritaskan untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pasalnya anggaran dari ADD itu sangat minim.
“Jadi jangan sampai salah persepsi tentang DD dengan ADD. Kalau DD itu dari APBN sedangkan ADD dari APBD,” jelasnya.
Alhamdulillah, lanjut Agun, InsyaAllah tahun 2025 kita akan membangun beberapa infrastruktur atas usulan Bapak dan Ibu sekalian. Tapi jangan sampai salah, misalkan kita membangun jalan umum, tetapi si pemilik tanahnya tidak pernah memberikan hibah tanah ke Pemerintah Desa.
“Jadi, semua yang diusulkan, mau itu jalan umum, rutilahu, posyandu, status tanahnya harus jelas. Supaya dikemudian hari tidak menimbulkan masalah,” ujarnya.
“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara Musrenbangdes saya buka secara resmi,” tandas Agun sambil mengetuk palu tiga kali.
Sementara itu, Sekretaris Desa Pondokkaso Tengah, Dandan Ramdani, SAP memaparkan, kaitan dengan RKPDesa yang dimuat dalam Permendes tentang perubahan pembangunan, itu harus di diskusikan dan di musyawarahkan. Yang paling pentingnya adalah Dana Desa (DD) yakni untuk kegiatan-kegiatan Pemerintahan Desa.
Adapun Alokasi Dana Desa (ADD) yang datang dari Kabupaten itu menjadi satu amanat, baik itu Peraturan Pemerintah (PP) ataupun Peraturan Bupati (Perbup) seperti Penghasilan Tetap (Siltap) Kepala Desa dan stafnya.
“Meski menurut KHL (Kebutuhan Hidup Layak) perkapita Kabupaten Sukabumi itu masih jauh, tetapi kami mensyukuri apa yang kami dapatkan dan ikhlas. Sesuai dengan amat Undang-undang Desa No 6 yang beberapa kali dirubah bahwa Desa itu mengatur dan mengurus warga masyarakat Desa,” paparnya.
Mengenai Dana Desa (DD), lanjut Dandan, kita fokus ke pembangunan yang kemarin dimusyawarahkan. Untuk kegiatan pembangunan Desa kita fokus di bidang pendidikan seperti PAUD, TK, TPA ataupun Madrasah non formal, kemudian bidang kesehatan seperti penyelenggaraan Posyandu dan Desa siaga, rehabilitasi Rutilahu, jembatan serta pemeliharaan jalan.
“Khusus pemeliharaan jalan, kami harap warga masyarakat terutama Ketua RT, RW maupun Ketua Dusun selalu responsif. Ketika jalan sudah banyak rumput diharapkan inisiatif untuk kerja bakti melakukan pembersihan di jalan tersebut. Kecuali jika jalan tersebut sudah ada yang bolong, kami mohon segera melaporkan kepada kami agar segera kami perbaiki,” ungkapnya.
Ditempat yang sama, Camat Cidahu, H. Tamtam Alamsyah, SIP melalui Kasi PMD, Hj. Rina Lidyawati, SAP mengatakan, Musrenbangdes wajib dilaksanakan karena mulai dari Musdus, Musdes itu sudah tertuang di Permendagri yang tujuannya untuk menampung aspirasi masyarakat agar tersampaikan dalam pembangunan Desa. Cukup atau tidaknya anggaran nanti akan dibahas di Musrenbang Kecamatan.
“Intinya kami sangat mendukung apa yang direncanakan untuk pembangunan Desa demi menjadi Desa yang maju dan sukses. Kami berpesan, jika ada suatu kegiatan di masyarakat itu wajib diketahui Pemerintah Desa maupun Kecamatan, agar kami bisa mendorong. Sehingga hasilnya bisa sesuai dengan harapan,” pungkasnya.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Pendamping Desa, Babinsa, Babinkamtibmas, Ketua BPD, Ketua LPM, Ketua Bumdes, Ketua Karang Taruna, Ketua MUI, Para Ketua RT, Para Ketua RW, Bidan Desa, Para Kader PKK, Perwakilan Kecamatan serta tamu undangan lainnya.
(Ris)
