Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD TA 2023, DPRD Kembali Gelar Paripurna Bersama Pemkab Sukabumi

8

berantasonline.com (Sukabumi)

DPRD Kabupaten Sukabumi kembali menggelar Rapat Paripurna Lanjutan bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dengan tahapan mendengarkan penyampaian jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023, bertempat di Aula Rapat Kantor DPRD Jalan Komplek Perkantoran Jajaway Palabuhanratu, Jum’at (21/06/2024).

Pada kesempatan tersebut, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali mengatakan, Rapat Paripurna kali ini merupakan rangkian sebelumnya, dimana fraksi-fraksi memberikan pandangannya atas Raperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

“Hari ini Rapat Paripurna rangkaian dari rapat sebelumnya, kemarin sudah disampaikan pandangan fraksi-fraksi jawaban terhadap pandangan fraksi-fraksi itu, sudah dilakukan oleh Wakil Bupati,” ujarnya.

Adapun jawaban Bupati melalui Wabup, sudah menyampaikan jawabannya sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh masing-masing fraksi.

“Nanti secara detail sudah dijadwalkan untuk melakukan pembahasan melalui komisi-komisi dan badan anggaran,” jelasnya.

Sementara itu Wakil Bupati (Wabup) Sukabumi, H. Iyos Somantri, kehadirannya dalam Rapat Paripurna mewakili Bupati, Ia bersyukur telah menyampaikan jawaban atas Raperda tersebut. Semua pertanyaan dan masukan dari fraksi-fraksi terkait Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD TA 2023 sudah sesuai dengan pelaksanaannya di lapangan.

“Alhamdulillah sudah kami sampaikan seluruhnya pertanyaan-pertanyaan dari fraksi-fraksi DPRD kemarin yang disampaikan pada Rapat Paripurna sebelumnya,” timpalnya.

“Hari ini saya jawab dan Insyaallah akan segera dicek serta ditindaklanjuti jawaban tersebut disinkronisasikan dengan Perangkat Daerah yang akan dilakukan dalam Rapat Komisi nanti,” imbuhnya.

Wabup mengakui, memang terdapat evaluasi-evaluasi yang harus dilakukan kedepan, terutama evaluasi untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan dalam pengelolaan keuangan, yang memang saat ini Pemerintah Daerah sudah bagus.

“Sudah WTP 10 kali berturut-turut, meskipun demikian tidak luput dari kekurangan dan kelemahan, tapi itu harus diperbaiki terus ditingkatkan agar lebih clean dan clear,” tandasnya.

(Alex/Ris)