Tolak RUU Penyiaran, Ratusan Jurnalis Sukabumi Geruduk Kantor Dewan

18

berantasonline.com (Sukabumi)

Ratusan Jurnalis yang tergabung dalam berbagai organisasi di Kabupaten Sukabumi menggelar aksi protes menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran. Dalam aksinya mereka menyampaikan sejumlah tuntutan untuk mencabut pasal-pasal dalam draf revisi yang dianggap mengancam kebebasan pers. Aksi dilakukan di depan Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, Selasa (28/05/2024).

Mereka mendesak DPR RI agar mengkaji ulang draf revisi RUU Penyiaran dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk Organisasi Pers, Jurnalis, dan Publik secara terbuka. Mereka juga meminta semua pihak untuk mengawal revisi RUU tersebut agar tidak digunakan sebagai alat untuk membungkam kemerdekaan pers dan kreativitas individu di berbagai platform.

Ketua koordinator aksi, Iwan Sugianto menyatakan, aksi unjuk rasa ini bertujuan untuk menolak beberapa pasal kontroversial dalam revisi Undang-undang Penyiaran yang berpotensi mengancam kebebasan pers dan menghalangi tugas seorang jurnalistik.

“Kami menilai sejatinya tupoksi jurnalistik berada dibawah kewenangan Dewan Pers, namun klausul draf RUU Penyiaran dapat memunculkan tumpang tindih kewenangan antara Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI),” ujarnya.

Lebih lanjut Iwan mengungkapkan, ada tiga pasal utama yang menjadi sorotan, yakni Pasal 50B ayat 2 huruf C yang berbunyi melarang media menayangkan konten atau siaran eksklusif jurnalisme investigasi, yang dianggap sebagai karya tertinggi seorang wartawan. Pasal 50B ayat 2 huruf K yang berbunyi melarang penayangan isi siaran yang mengandung berita bohong, fitnah, dan penghinaan, yang berpotensi menimbulkan penafsiran beragam dan digunakan untuk membungkam serta mengkriminalisasi pers.

Selanjutnya, Pasal 38A huruf Q dan Pasal 42 ayat 2 yang menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa terkait kegiatan jurnalistik penyiaran dilakukan oleh KPI, dinilai bertentangan dengan Undang-undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 yang mengamanatkan penyelesaian sengketa jurnalistik dilakukan oleh Dewan Pers.

“Kami berharap pimpinan DPRD Kabupaten Sukabumi segera mengirimkan surat kepada Komisi I DPR RI untuk menyampaikan penolakan terhadap RUU Penyiaran tersebut, pentingnya menjaga kebebasan pers dan meminta agar revisi RUU Penyiaran dikaji ulang demi kemerdekaan jurnalistik di Indonesia,” tegasnya.

Aksi tersebut diterima oleh Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi, Paoji Nurjaman dan 3 Anggota DPRD lainnya serta didampingi Kesbangpol, Kapolres Sukabumi dan Kasatpol PP.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Yudha Sukmagara seusai rapat menyatakan dukungannya kepada para Jurnalis, bahwasannya beliau sangat menantikan hal ini.

“Saya memantau RUU Penyiaran ini dan sangat menantikan para Jurnalis Sukabumi bergerak mengambil sikap, karena kami para dewan dikenal masyarakat berkat bantuan para Jurnalis. Ketika para Jurnalis diam menandakan Jurnalis Sukabumi tidak peka terhadap Isyu nasional. Namun hari ini saya bangga begitu kompaknya Jurnalis Sukabumi dari berbagai Organisasi Media baik itu wartawan-wartawati nya yang begitu luar biasa,” ucapnya.

“Wajah yang hadir hari ini adalah wajah- wajah yang familiar. Saya apresiasi sekali dan saya akan pasang badan untuk ini. Saya pastikan besok seluruh Fraksi akan mendukung dan menyetujui penolakan RUU penyiaran. Besok juga kita akan utus seseorang untuk mengantarkan langsung surat tersebut ke pusat,” imbuhnya.

Setelah itu, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi menandatangani Surat Dukungan Penolakan RUU Penyiaran bersama Ketua Komisi I, Paoji Nurjaman dan tiga Anggota DPRD dari Fraksi Partai Gerindra, PDI P dan Partai Demokrat juga para Eksekutif. Kemudian akan rolling ditandatangani oleh 50 Anggota DPRD lainnya.

(Jamal)