berantasonline.com (Bandung)
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Ketahanan Pangan dan Produktivitas Pertanian di Jawa Barat, pembahasan Rakor tersebut lebih fokus kepada produksi pertanian, terutama mengenai padi/beras, bertempat di Gedung Sate Bandung, Kamis (18/04/2024).
“Kemarin beras menjadi salah satu penyumbang tingginya angka inflasi, mengingat produksi padi sempat terkendala akibat elnino,” ujar Sekda.
Maka dari itu, Kementerian mengantisipasi hal-hal semacam itu agar tidak menghambat produksi padi, salah satunya lewat program pompanisasi di setiap daerah.
“Kementerian turun lewat program pompanisasi. Nah, kita pun telah mengajukan program itu, apalagi lahan sawah di Kabupaten Sukabumi sekitar 56 ribu hektar. Dimana didalamnya ada lahan sawah tadah hujan,” jelasnya.
Melalui hal tersebut, Sekda punya harapan besar, beras di Kabupaten Sukabumi terus surplus, apalagi dengan lahan dan tanah yang luas.
“Sawah yang luas akan disupport, sehingga produksi beras bisa meningkat lagi,” ungkapnya.
Sementara itu, Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin mengatakan, perlunya peningkatan produksi sawah tadah hujan untuk mengejar target produksi gabah sebanyak 11 juta ton lebih tahun ini.
“Perlu ada instrumen untuk menjaga ketersediaan air antara lain dengan pompanisasi. Namun, penerima pompanisasi harus jelas dan sesuai target, saya minta Pemerintah Kabupaten/Kota membuat pemetaan lahan dan lokasinya,” ucapnya.
Selain itu, perlu koordinasi dengan TNI/Polri untuk menjaga program pompanisasi. Jika perlu, di setiap alat pompanisasi disematkan GPS atau menggunakan pengawasan secara digital.
“Maksimalkan juga resi gudang dan pusat distribusi Jabar sebagai instrumen pengendalian stok dan harga pangan,” tegasnya.
Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, Komjen Setio Budi mengatakan, TNI dan Kementerian sudah bekerjasama untuk program pompanisasi, termasuk untuk wilayah Jabar yang kebagian 2.500 titik.
Sebanyak 201.702,6 hektar sawah tadah hujan serta beberapa sawah irigasi akan menjadi sasaran dari program pompanisasi tersebut sesuai prioritasnya. Ia pun meminta Pemprov Jabar segera menyampaikan peta lokasi dan lahan petani mana saja yang berhak mendapatkan pompanisasi.
“Saya berharap ada akselerasi di Jabar. Sebab, hingga 15 April 2024, dari total luas lahan sawah tadah hujan itu hanya 5.630 hektar yang sudah mulai percepatan tanam. Jumlahnya masih sangat kecil,” pungkasnya.
(Alex/Ris)
