Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Tandatangani Surat Hasil Musyawarah Guru Honorer Terkait Usulan P3K

14

berantasonline.com (Sukabumi)

Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Yudha Sukmagara menandatangani surat hasil kesepakatan Musyawarah Guru dan Tenaga Kependidikan Kabupaten Sukabumi yang dilaksanakan oleh Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI), bertempat di Hotel Raflesia Cikukulu Kecamatan Cicantayan Sukabumi, Kamis (11/01/2024).

Dalam musyawarah, FPHI meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) agar mengusulkan minimal 8.000 formasi P3K di Kabupaten Sukabumi.

Dalam kesempatan tersebut Yudha menyampaikan, harapannya agar guru honorer segera bisa diangkat menjadi P3K. Setiap tahun harus ada kuota yang tepat agar honorer-honorer ini untuk diangkat naik di P3K atau di jenjang yang sesuai dengan aturan undang-undang.

Yudha pun melihat begitu pentingnya pengangkatan guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), dimana saat ini jumlahnya mencapai kurang lebih sekitar 10 ribu guru beserta tenaga administrasinya.

Yudha menyoroti aturan yang telah jelas, di mana tidak ada lagi perekrutan honorer dan mendorong agar honorer masuk ke P3K minimum.

“Jadi ini yang tadi dibahas, di mana ada sebuah kesenjangan antara tenaga honorer yang sudah bekerja lama, yang sudah diatas 10 tahun,” ujarnya.

Yudha mengusulkan, dalam konteks penentuan skala prioritas berdasarkan masa kerja, dengan testing berjenjang.

“Testing-testingnya itu misalnya contoh, hanya untuk yang diatas 10 tahun dulu, untuk tahun 2024. Jadi semuanya masuk testing, lulus, dan masuk P3K,” jelasnya.

Yudha pun mengapresiasi perjuangan guru honorer sejak tahun 2019 dan menegaskan komitmennya untuk terus mendukung mereka. Peningkatan status guru honorer diharapkan membawa perubahan, termasuk fasilitas tambahan dan insentif yang berbeda.

“Hikmah dari musyawarah ini adalah untuk kita bikinkan sebuah sistem, mekanisme atau SOP yang bisa dipahami oleh kawan-kawan,” ucapnya.

Lebih lanjut Yudha menekankan, pentingnya penghargaan terhadap pengabdian guru honorer, dan berharap agar semua prosedur di Kabupaten Sukabumi dijalankan sesuai dengan SOP yang disepakati, lantaran kekhawatiran tentang perasaan tidak diprioritaskan.

“Jangan sampai ada rasa iri, dan tidak diprioritaskan. Kasian kan kalau ada yang sampai diatas 10-15 tahun tidak bisa diterima kuotanya di P3K, ternyata yang baru 1 atau 2 tahun langsung jadi P3K,” terangnya.

Pendekatan humanis, menghargai, dan mengapresiasi pengabdian para guru honorer. Pihaknya berkomitmen untuk melakukan Forum Group Discussion (FGD) pada hari Senin 15 Januari 2024 mendatang, bersama para guru dan dinas terkait.

“Ini perlu dicatat, bagian dari pada mencerdaskan kehidupan bangsa, ini jelas perlu kita perjuangkan terus sampai kapanpun. Saya berharap hari Senin yang hadir para Kepala Dinasnya,” pungkasnya.

(Alex/Ris)