Proyek Dermaga Jetty Milik PT MKK Belum Tempuh Izin, DPRD Sukabumi Tinjau Ke Lapangan

109

berantasonline.com (Sukabumi)

Rombongan Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi meninjau langsung ke lokasi proyek pembangunan Dermaga Jetty dan Tambang milik PT Mitra Kartika Karya (MKK) di Kampung Cisaar Desa Girimukti Kecamatan Ciemas Sukabumi, Kamis (05/10/2023).

Dalam kesempatan tersebut, DPRD menggandeng Kementerian Kelautan dan Perikanan, DPMPTSP, DLH, Diskan hingga Satpol PP Kabupaten Sukabumi.

Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi, Badru Dudu Mustofa mengatakan, pengecekan ini menindaklanjuti hasil Rapat Kerja (Raker) yang digelar dengan PT MKK dan Perangkat Daerah terkait permasalahan izin proyek pembangunan Dermaga Jetty atau Tersus (Terminal Khusus) dan Tambang di jalur sabuk Geopark Ciletuh.

“Cek lokasi, menindaklanjuti pertemuan dengan pihak perusahaan di kantor DKUKM, kaitan perizinan Tersus dan Tambang,” ujarnya.

Hasil dari rapat tersebut, kata Badru, sudah dijelaskan oleh Ketua Komisi 1, Paoji dan pihaknya menindaklanjuti ke lapangan.

“Hasil informasi dari perizinan, bahwa izin (PBG dan Amdal) tersebut belum ditempuh. Nah kami dari Komisi 1, tentunya merekomendasikan kepada Dinas terkait agar secepatnya membantu pihak perusahaan segera menempuh perizinan,” ungkapnya.

Badru menegaskan, DPRD sangat mendukung adanya inventasi, namun administrasi harus tetap ditempuh, karena hal ini juga sangat berhubungan dengan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Sukabumi.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi, Paoji mengatakan, pada Rabu 04 Oktober 2023 kemarin, pihaknya telah melakukan Raker dan mengkroscek satu persatu terkait perizinan yang ditempuh PT MKK dalam menjalankan usaha pertambangan batu andesit dan pasir serta proyek pembangunan Dermaga Jetty atau Terminal Khusus (Tersus) di jalur sabuk Geopark Ciletuh tersebut.

“Setelah dikroscek, izin pertambangannya sudah lengkap, yang belum lengkap kaitan izin AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) untuk Tersus,” katanya.

Karena hal itu, Paoji menyebut dewan sempat “menyemprot” konsultan proyek karena dinilai lalai dalam mendorong PT MKK untuk memenuhi prosedur administrasi berupa perizinan tersebut.

“Hari ini sebetulnya perusahaan itu sudah siap melengkapi perizinan, tapi yang menjalankan konsultannya itu yang tidak begitu relevan, dikarenakan mungkin di atas ditempuh sedangkan dibawah tidak ditempuh jadi mentok, jadi tadi kita tegor konsultannya,” jelasnya.

“Di bawah istilahnya sekarang kita bantu selesaikan dan dari dinas juga sudah siap. Yang namanya investasi dari mana saja untuk meningkatkan PAD Kabupaten Sukabumi kita terima, tapi harus melalui prosedur dan administrasinya harus diselesaikan dulu, baru berjalan. Jangan sampai proyek jalan, administrasinya belum, ini yang jadi masalah,” tegasnya.

Paoji memastikan, hasil duduk bersama antara PT MKK dan Perangkat Daerah, hari ini menegaskan kembali bahwa pengurusan izin AMDAL dan PBG harus segera dipenuhi.

“Perusahaan sadar dan siap bertanggungjawab, dan Dinas juga siap untuk mendukung perusahaan memenuhi kedua izin tersebut,” tandasnya.

(Alex/Ris)