Anggota DPRD Sukabumi Fraksi Demokrat Sambut Baik Langkah Pemda Terkait Pendampingan Hukum di Pemerintahan Desa

3

berantasonline.com (Sukabumi)

Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi dari fraksi Demokrat, Badi Suhendi, menyambut baik langkah yang dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Inspektorat memanggil puluhan Kepala Desa terkait persoalan gelontoran uang untuk pendampingan hukum.

Pasalnya, setelah melihat persoalan tersebut dari hasil informasi yang didapatnya melalui audiensi yang dilaksanakan di gedung DPRD dengan Komisi I beberapa waktu lalu, di mana desa memang membutuhkan adanya pendampingan hukum, atau pendampingan dari fakar hukum yang memahami tentang hukum dalam membantu persoalan-persoalan yang menyangkut hukum di Pemerintahan Desa di Kabupaten Sukabumi.

“Namun hanya sebagai informasi juga yang didapat dari DPMD bahwa memang belum ada juklak dan juknisnya secara jelas untuk pendampingan di Pemerintahan Desa, jadi memang perlu ada pendalaman secara cermat untuk bagaimana menerapkan nomenklatur seperti itu,” ujar Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi, Badri Suhendi, di ruang kerjanya, Kamis (03/08/2023).

“Ya walaupun memang nomenklatur ini sudah disebutkan untuk pendampingan dari pihak-pihak yang berwenang secara legal formalnya jelas, tapi memang kita melihat bahwa ini ditangani salah satu lawyer dan menangani sekian puluh desa,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Badri menjelaskan, secara kinerja hal itu dilakukan karena dimungkinkan setelah melihat beratnya harus menangani sekian puluh desa terkait persoalan-persoalan yang ada di Pemerintahan Desa tersebut, namun begitu tidak menutup kemungkinan jika memang itu bisa dan mampu tidak ada masalah.

“Hanya saja persoalannya adalah bagaimana nomenklatur dan aturan yang sudah digariskan oleh secara aturan. Nah ini kesempatan baik menurut saya dengan turunnya Inspektorat ke Desa-desa untuk menjawab seperti hal apa langkah-langkah yang sudah diambil oleh desa bagaimana mekanismenya, kerjasamanya, baik mekanisme pembayarannya dan mekanisme pencairan untuk penyerapan anggarannya,” terangnya.

“Tinggal bagaimana Inspektorat dengan hasil temuan dilapangan, juga Pemerintahan Desa melalui DPMD harus mengambil langkah-langkah, saya kira berkonsultasi kepada pihak Provinsi dan Kementerian Desa didalam menetapkan dan menentukan langkah-langkah yang akan diambil,” ucapnya.

Badri menegaskan, memang semua membutuhkan pendampingan terkait dengan hukum seperti halnya keberadaan semacam tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai dengan persoalan yang ada di desa, salah satunya tenaga ahli dibidang hukum untuk menyelesaikan, membantu persoalan-persoalan hukum di Pemerintahan Desa.

“Dan juga tenaga ahli yang keilmuan yang lainnya sesuai dengan kebutuhan, secara ekonomi, sosial, seni budaya dan yang lainnya, itu saya kira sangat bagus, kembali lagi persoalan aturan yang harus diterapkan,” bebernya.

Untuk itu Badri menyambut baik dengan turunnya Inspektorat memanggil puluhan Kepala Desa dengan harapan adanya solusi terbaik dan menjadi positif untuk kedepannya, juga Pemerintahan Desa tidak dibingungkan dengan persoalan-persoalan.

“Sementara di masyarakat tentu lebih banyak yang dihadapi Pemerintahan Desa, mulai dari Kepala Desa dan Aparaturnya, nah kitapun tentu harus memikirkan bagaimana solusi-solusinya dan itu tidak gampang menurut saya bahwa ada orang, Lembaga atau Organisasi yang membantu didalam proses penanganan persoalan-persoalan yang ada di desa,” paparnya.

“Intinya fraksi Demokrat menyambut baik dengan langkah-langkah yang diambil Inspektorat, harapannya Inspektorat bisa menemukan dan mengambil langkah cepat untuk bagaimana mencari solusi terkait program yang dimaksud ini,” tandasnya.

(Alex/Ris)