Gorontalo, BERANTAS –
Sikap kekerasan terhadap anak yang dialami salah seorang anak yang notabene siswa salah satu sekolah dasar di Kecamatan Limboto Barat oleh oknum kepala sekolah, mendapat kecaman dari Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo karena dinilai dapat mempengaruhi jiwa dari anak tersebut, dan akan berefek negatif pada pertumbuhannya.
Seperti diketahui sebelumnya, dugaan kekerasan terhadap anak tersebut, terjadi saat pelaksanaan upacara bendera di sekolah pada Senin 25 September belum lama ini, dan tidak dapat diterima oleh orang tuanya, sehingga dipersoalkan, Rabu (4/10)
Saat pelaksanaan upacara tersebut, sang anak yang waktu itu bertugas menjadi pemegang map berisikan teks pancasila melakukan kesalahan dimana dirinya, mengangkat tangan kirinya saat menghormati bendera yang tengah dikibarkan.
Kepala Sekolah pun diduga langsung bersikap tegas terhadap anak dengan memberikan hukuman yang diduga menjadi penyebab anak tersebut, harus dirawat di puskesmas.
Hal ini sebagaimana diutarakan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP), saat Komisi II menindaklanjuti aduan mengenai persoalan yang dinilai bisa berefek pada kejiwaan anak, yang digelar pada Selasa (3/10)
di ruang sidang Gedung DPRD Kabupaten Gorontalo.
Anggota Komisi II, Yusri Salam menegaskan, apapun alasannya tindakan kepsek yang diduga melakukan aksi pemukulan atau sekadar menarik sang siswa tidak diperbolehkan.
“Ini hal-hal yang timbul di masyarakat, apalagi di lingkungan sekolah. Sehingga harus ada solusi dari Kepala Dinas. Ini yang menjadi penting, jangan hanya karena dilindungi komunitas PGRI. Apapun yang terjadi harus dilindungi. Jangan seperti itu, dilihat jika itu tidak terpuji harus ditindaki. Sehingga tidak terulang di sekolah lainnya,” kata Yusri dengan nada tegas.
Terhadap persoalan itu, Plt Ketua Komisi II, Iskandar Mangopa meminta, harus diseriusi pihak Dinas Pendidikan, karena telah mencoreng nama baik sekolah.
Aleg yang sudah tiga periode dedek di Kursi DPRD Kabgor ini meminta, Kepala Dinas Pendidikan menyeriusi persoalan ini agar tidak terulang kembali.
“Kepsek juga harus fokus pada tupoksinya. Begitu juga dengan pengawas sekolah. Sebab kami tidak ingin persoalan ini akan terulang kembali di sekolah lainnya. Kami juga tak bisa menjamin persoalan itu akan berakhir, kalau kemudian tidak ada penyelesaian atau solusi. Harus ada sikap tegas atas persoalan ini. Tentu desakan masyarakat perlu didengar dan pertimbangan pihak Diknas. Sehingga ada solusi yang dilahirkan,” tukas Aleg Dapil Limboto – Limboto Barat itu
Sementara Asni Menu, Aleg asal PDIP yang juga sudah periode ke tiga di DPRD Kabgor ini lebih bersikap bijak atas persoalan itu dan meminta klarifikasi yang jelas atas dugaan tindakan kekerasan yang dilakukan, agar persoalan menjadi lebih jelas, maka perlu penjelasan yang konkrit.
“Kan kalau ada gladi, tentu sudah diatur. Mungkin di hari Sabtu sudah dilatih. Sehingga bisa meminimalisir kesalahan yang terjadi. Olehnya saya berharap persoalan ini dapat segera diselesaikan secara kekeluargaan dan untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan terjadi, sebaiknya Kepsek ditarik dulu ke Dinas Pendidikan,” pinta Asni.
Hal senada juga disampaikan Ningsih Nurhamidin dimana dirinya juga berharap, persoalan itu dapat diselesaikan dengan baik, tanpa ada yang merasa dirugikan.
“Kami berharap persoalan ini berakhir di sini. Jangan sampai ke pihak yang berwajib. Makanya perlu duduk bersama antara pihak keluarga korban dan kepsek. Karena pada dasarnya kita hanya sekadar memediasi dan memberikan rekomendasi, tidak bisa memutuskan,” tutur Ketua Fraksi PAN.
Sementara Kadisdikbud Kabupaten Gorontalo, Titianto Pauweni mengaku, sementara menangani persoalan tersebut.
“Setelah melakukan verifikasi dan klarifikasi, hal ini akan kami sampaikan ke Pak Bupati,” kata Titianto.
(idrak)
