Satpol PP Dampingi Tim Gabungan BPKAD Lakukan Pemasangan Patok Untuk RTH Gadobangkong Sukabumi

0

berantasonline.com (Sukabumi)

Tim gabungan dari Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) yang didampingi Satpol PP, Dishub dan juga unsur terkait lainnya melakukan pemasangan patok dan juga papan pemberitahuan.

Setelah sebelumnya masyarakat ataupun pemilik warung melakukan penertiban bangunan secara mandiri, pasalnya, di area lahan tersebut akan dibangun alun-alun dan taman Ruang Terbuka Hijau (RTH) Gadobangkong Kabupaten Sukabumi.

Pemasangan patok dan papan pemberitahuan tentang lahan tersebut merupakan milik Pemerintah Daerah, sehingga bagi masyarakat dilarang membangun ataupun memanfaatkan lahan tanpa se izin Pemerintah Daerah.

“Ini dalam rangka akan dibangunnya RTH kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2023, rencananya ini akan menjadi RTH Gadobangkong,” ungkap Kepala Bidang Aset pada BPKAD Kabupaten Sukabumi, Herdiawan Waryadi, Kamis (23/02/2023).

Herdiawan memaparkan, pemasangan patok dan papan pemberitahunan tersebut dilakukan tim gabungan. Lahan yang akan dipakai RTH Gadobangkong sekitar 11.000 meter persegi.

“Kisaran kurang lebih sekitar 11.000 meter persegi, mulai dari kantor UPTD Dishub sampai belokan Hotel Pondok Dewata, rencana mulai pembangunan di tahun 2023 sekarang ini,” paparnya.

Untuk kegiatannya sendiri, lanjut Herdiawan, itu nanti akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, bukan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi.

Lebih lanjut Herdiawan mengatakan, dalam proses pemasangan patok dan papan pemberitahuan yang dilakukan tim gabungan, berjalan kondusif dan tidak ada penolakan dari masyarakat. Pasalnya, sebelumnya memang lahan yang dipasang patok sudah dilakukan pembebasan.

“Tidak ada penolakan, bahkan bangunan-bangunan warung dan lainnya dibongkarpun oleh masyarakat sendiri, karena ini sudah ada proses pembebasan,” tandasnya.

Masih dikatakan Herdiawan, Proses pembongkaran bangunan sudah dilakukan beberapa hari oleh mereka sendiri.

“Kebetulan hari ini semua stekholder yang terlibat dalam kegiatan pemasangan patok bukan hanya bidang aset BPKAD saja, tapi dengan Dinas Pertanahan Tata Ruang, Kecamatan, Satpol PP, Perkim dan dipimpin Staf Ahli Bupati bidang ekonomi pembangunan,” pungkasnya.

(Alex/Ris)