Heboh Beredar Kartu Iuran SDN Batucolat, SekDisdik: Tidak Boleh Mewajibkan Apalagi Memberatkan Masyarakat

41

berantasonline.com (Sukabumi)

SDN Batucolat di Desa Cikangkung Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi terbitkan kartu iuran berwarna kuning membuat warga heboh, pasalnya foto kartu iuran tersebut beredar di grup media sosial (Facebook) yang sengaja di unggah oleh salah satu akun dan mempertanyakan maksud kartu iuran yang memiliki Kop dan Logo Pemerintah Kabupaten Sukabumi tersebut.

Saat dikonfirmasi berantasonline.com, Kepala SDN Batucolat, Lismawati menjelaskan, kartu tersebut merupakan program komite SDN Batucolat untuk kegiatan kenaikan kelas atau biasa disebut samen.

“Dibuatkan kartu supaya orang tua ada pegangan. Jumlah siswa SDN Batucolat semuanya 153 orang,” jelasnya, Sabtu (11/02/2023).

Sementara itu, Ketua Komite SDN Batucolat, Arpani, menyebut iuran yang kemudian pembayarannya dicicil dan dituangkan dalam bentuk kartu ini sudah disepakati orang tua siswa saat rapat awal tahun. Namun, besaran iuran tidak sama untuk semua siswa seperti yang tertulis pada kartu iuran tersebut.

“Mungkin Rp 180 ribu itu paling besar, biasanya kelas I dan VI (untuk kelas VI termasuk foto pada rapor dan biaya ujian). Uang ini untuk keperluan kenaikan kelas serta kebutuhan mebel seperti kursi dan lainnya. Jika berharap ada bantuan, susah. Itu bukan iuran sekolah, tetapi swadaya masyarakat atau iuran partisipasi masyarakat yang telah disepakati pada rapat orang tua,” paparnya.

Alasan penggunaan kartu, sambung Arpani, adalah permintaan orang tua untuk menjadi pegangan mereka supaya tidak lupa membayar, baik dicicil maupun dilunasi langsung. Dalam pembayaran iuran, para siswa atau orang tua diberikan waktu satu tahun, bukan enam bulan sesuai daftar pada kartu.

“Mereka bayar ke setiap gurunya masing-masing kelas dan catatannya ada di guru masing-masing yang sudah bayar atau belum,” ujarnya.

Arpani mengungkapkan, iuran partisipasi masyarakat atau PSM ini cukup membantu pihak sekolah. Beberapa waktu sebelumnya, iuran serupa juga telah berkontribusi dalam pembuatan pagar dan pengadaan lemari di SDN Batucolat. Sementara saat ini yang diperlukan adalah kursi untuk dua ruang kelas.

“Di lingkungan sekolah dan di sekolah sendiri harmonis-harmonis saja (soal adanya kartu iuran), mungkin ada pihak luar yang ingin memperkeruh,” cetusnya.

Hal senada dikatakan Sekretaris Dinas Pendidikan (SekDisdik) Kabupaten Sukabumi, Khusyairin, penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Artinya, peran warga terhadap kemajuan pendidikan diperlukan dan pemerintah mengapresiasi masyarakat yang peduli pendidikan, baik moril maupun materil.

“Namun harus melalui mekanisme yang benar dalam bentuk sumbangan yang tidak mengikat. Tidak boleh mewajibkan kepada semua, apalagi masyarakat tidak mampu. Intinya jangan memberatkan masyarakat dan hargai masyarakat lain yang peduli ingin berkontribusi terhadap kemajuan pendidikan,” imbuhnya.

(Alex/Ris)