Inspektorat Pesibar Tegaskan 44 Peratin Penyeleweng APBPek Terancam Dipidana

9

Keterangan foto : Henry Dunan, Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat

Krui, BERANTAS –

Penetapan tersangka dan penahanan terhadap mantan Peratin Pagar Dalam, Kecamatan Pesisir Selatan, Amri Jaya (AJ) terkait penyalahgunaan Anggaran Pendapatan Belanja Pekon (APBPek) pekon Pagar Dalam tahun 2020-2021sebesar Rp.1.011.588.402. oleh cabang kejaksaan negeri Lampung Barat di Krui pada Kamis (12/12/2022) lalu, mendapat tanggapan dari Henry Dunan selaku Inspektur di Inspektorat kabupaten Pesisir Barat.

Menurut Henry, dirinya sangat prihatin dengan sudah ditetapkannya (AJ) sebagai tersangka. “Seharusnya itu tidak perlu terjadi kalau saja mantan peratin Pagar Dalam tersebut betul betul mengelola dan menggunakan keuangan desanya dengan baik dan benar kata Henry saat ditemui diruang kerjanya, Rabu (14/12/2022).

Dana Desa itu uang untuk masyarakat desa yang dititipkan oleh pemerintah pusat kepada peratin atau kepala desa, “jadi harus dipergunakan untuk kepentingan masyarakat di desa, bukan digunakan untuk hal lain yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan masyarakat apalagi digunakan untuk kepentingan pribadi peratin, itu jelas salah”, kata Henry.

Saya berharap kasus yang menjerat peratin Sumber Agung kecamatan Ngambur Wawan Sori beberapa waktu lalu dan kasus mantan peratin Pagar Dalam kecamatan Pesisir Selatan Amri Jaya merupakan kasus yang terakhir. Jangan ada lagi peratin di Pesisir Barat ini yang tersandung kasus pidana akibat Dana Desa yang salah kelola.

“Selaku APIP kita sudah sering melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap peratin di Pesisir Barat, tujuannya jelas, supaya tidak ada peratin yang tersandung kasus pidana.
“Jangan malas bertanya kepada kita, Inspektorat kabupaten Pesisir Barat siap memberikan arahan dan masukan, ” sekali lagi tujuannya jelas agar mereka “para peratin” selamat tidak tersandung kasus. Ucapnya.

Disampaikan juga oleh Henry, bahwa dipenghujung tahun 2022 ini pihaknya masih memeriksa sebanyak 44 peratin lagi.
Dari 44 peratin yang kita periksa rata rata ada dana kisaran Rp 200 juta sampai Rp 500 juta yang diduga tidak bisa di pertanggungjawabkan. Sementara satu peratin lagi diduga rugikan keuangan negara yang ditaksir mencapai Rp 1 milyar lebih.

Kepada para peratin dimaksud kita sudah sampaikan agar segera menyelesaikan dan menuntaskan permasalahanya,”Kita beri waktu sampai akhir tahun ini, dan apabila sampai akhir Desember tahun ini para peratin tersebut tidak juga menuntaskan permasalahanya, dan atas hasil pemeriksaan auditor inspektorat diduga ada penyelewengan, maka hasil audit nantinya akan kita serahkan ke aparat penegak hukum untuk diproses pidana.

“Kita tidak akan pandang bulu untuk menyelamatkan kerugian keuangan negara akibat penyelewengan Dana Desa”,
tegas Henry.

(Benk).