Target Pendapatan Non Pajak Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Tidak Tercapai

Lintas Daerah

Berantasonline .com (Lampung)–

Kasubid Restribusi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kabupaten Pesisir Barat Isnaeni Aditya sebut PAD dari sektor Retribusi daerah kabupaten Pesisir Barat tahun anggaran 2021 sangat rendah. Hal tersebut disampaikan Isnaeni Aditya saat ditemui diruang kerjanya, Kamis (16/12/2021).

Bagaimana tidak, kata Aditya, sebanyak sebelas SKPD yang memiliki retribusi ke PAD, hanya mampu mengumpulkan dana sebesar Rp 857.407.975 dari target pendapatan sebesar Rp 2.058.233.050, “artinya hanya tercapai sekitar 41.66 persen saja”, jelasnya.

Dibawah ini keterangan Kasubid Retribusi Bapenda Pesisir Barat terkait target pendapatan dan angka realisasi pendapatan yang di setor sebelas SKPD ke kas daerah.

1. Dinas PUPR target retribusi dari alat berat sebesar Rp 480 juta, terealisasi hanya sebesar Rp 125.500.000.

2. Dinas Koperindag, target pendapatan sebeaar Rp 156.456.000 realisasi hanya Rp 40.980.000.

3. Dinas Perhubungan target pendapatan dari retribusi parkir sebesar Rp 33.343.200 realisasi hanya sebesar Rp 800.000. sementara
Retribusi terminal target Rp 82.500.000 realisasi hanya sebesar Rp 16 juta.

4. Dinas Pendidikan target dari sewa rumah dinas guru sebesar Rp14 juta, terealisasi melebihi target yaitu Rp18.450.000.

5. Dinas Lingkungn Hidup, target Rp 106 juta , realisasi sebesar Rp 93.750.000. retribusi dari pengelolaan sampah yang pengelolaannya ada di DLH.

6 Sekretariat Daerah target pendapatan dari uang sewa rumah dinas camat sebesar. Rp 12.600.000, realisasi sebesar Rp 10.800.000.

7. Dinas Pariwisata dan Ekonimi Kreatif , retribusi tempat penginapan cottage 19 800.000
realisasi sebesar Rp 1.100.000.
Retribusi GSG Selalau target Rp 22. 500.000
realisasi Rp 23.300.000.
Retribusi tempat rekreasi dan olah raga target Rp 26.844.000 realisasi Ro 824.000.

8 . DPMPTSP, target retribusi dari pembuatan IMB sebeaar Rp 270 juta ,dikarena mulai diberlakukanya undang-undang cipta kerja bulan Agustus lalu retribusi dihapuskan dan sedang menunggu perda baru terkait persetujuan retribusi bangunan dan gedung. Namun realisasi tetap ada sebelum UU cipta kerja diberlakukan yaitu sebesar Rp 84.666.000.

Retribusi tempat penjualan minuman beralkohol target Rp 80 juta realisasi nol. Dikarenakan masih adanya perbedaan persepsi dengan instansi lain.

9. Dinas Kominfo target retribusi dari pengendalian menara telekomunkilasi sebesar Rp 163.456.200, hingga Kamis (16/22/2021) dikas daerah realisasinya masih nol rupiah.

10. Dinas Kelautan dan Perikanan dari pengurusan izin usaha perikanan target Rp 50 juta realisasi Rp 71 juta

11. Dinkes, target dari sektor pelayanan kesehatan sebesar Rp 507.79 650 realisasi Rp 351 .427 975.
Retribusi dari pemakaian kekayaan daerah berupa sewa rumah dinas puskes target Rp 20.760.000 realisasiRp 18. 810.000.

Total capaian retribusi dari 11 SKPD hanya mencapai 41.66 persen atau Rp 857.407.975 dari target Rp 2 .058.233.050. (Benk).