Rugikan Negara Rp 250 Miliar, Bupati Bintan dan Kepala BP Ditahan KPK

Berantas Korupsi

Jakarta, BERANTAS

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tanggal 12 Agustus 2021 telah menetapkan Bupati Bintan Apri Sujadi dan Plt. Kepala BP Bintan Saleh Umar sebagai tersangka korupsi.

Kedua tersangka didakwa telah merugikan negara sebesar Rp 250 Miliar.

Wakil Ketua KPK Jumat (13/8) Alexander Marwata katakan kedua tersangka ditahan karena Perkara Pengaturan Barang kena Cukai dan telah ditemukan bukti permulaan yang cukup dengan korupsi terkait Pengaturan Barang kena Cukai dalam Pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas (Free Trade Zone) WTZ di Kab Bintan tahun 2016-2018.

Dimana FTZ meliputi 4 daerah yakni Bintan, Batam, Tanjung Pinang dan Karimun. Pada periode itu ujar Alexander Marwata BP Bintan diduga mengembangkan Penetapan Quota Rokok yang menguntungkan PT.Tirta Anugerah Sukses.

Bupati Apri Sujadi diduga menerima uang Rp 6,3 miliar untuk mengatur pengajuan Quota Bebas Cukai. Sedangkan Saleh Umar diduga menerima Rp 800 juta.

Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 yuncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, kata Alexander Marwata.

KPK berharap mengungkap Quota barang kena Cukai di FTZ tiga kawasan lainnya yakni Batam, Tanjungpinang dan Karimun.

Menurut Direktur Center of Economic and Law Studies ( Celios) Bhima Yudistira, peredaran rokok illegal di Indonesia diperkirakan mencapai 4,9 persen pada tahun 2020. “Diperkirakan membuat negara kehilangan potensi penerimaan cukai sebesar Rp 8,6 Triliun”, ujar Bhima.

(Meidina Sarah/red.1)