Soal Dugaan Sertipikat Aspal di Cimanggis. Kakan BPN : Bila Terbukti Akan Diberikan Sangsi

Hukum

Bogor, BERANTAS

Permasalahan dugaan pembuatan Sertipikat Tanah Aspal (Asli Tapi Palsu) di Desa Cimanggis Kecamatan Bojong Gede Kab Bogor, terus bergulir.

Pihak Kantor ATR/BPN Kabupaten Bogor berjanji bakal melakukan penelitian semua permasalahan yang terjadi, dan akan memberikan sangsi jika terbukti sesuai ketentuan.

Kepala Kantor BPN Kabupaten Bogor, Sepyo Achanto yang dihubungi Wartawan Berantas Wiwin Sudarto, Minggu pagi (1/8-2021) tentang tanggapannya atas dugaan terjadi pembuatan Sertipikat Aspal yang melibatkan oknum-oknum BPN di Desa Cimanggis menegaskan, pihaknya sedang melakukan penelitian dan akan segera dilaporkan ke pimpinan. “Jika terbukti akan diberikan sangsi sesuai ketentuan”, ujar Sepyo.

Dalam beberapa edisi sebelumnya Berantasonline.com mengangkat pemberitaan telah terjadi aksi mafia tanah dan oknum BPN Kabupaten Bogor, membuat tiga Sertipikat diatas tanah Hak Milik 4477/Cimanggis (dahulu 149 atasnama Yusda) Persil 36 tahun 1978. Dimana dalam sentuhan tanahku di ATR BPN jelas ada Sertipikat 04477 tahun 1978 jelas ada alas tanah.

Pihak Kepolisian Polda Metrojaya telah melakukan penyidikan terhadap Yossi Rosada Soegeng sebagai tersangka pelaku pembuatan pemalsuan Akta Otentik atas laporan pemilik tanah Yusda.

Yossi Rosada Soegeng telah menjual tanah seluas 7.805 M2 C.1640 Persil 10 Desa Cimanggis kepada Hj dr Dwi Santy Kusumangsih. Padahal tanah yang dijual itu sudah bersertifikat HM 4477/Cimanggis dahulu 149 atasnama Yusda.

Permainan terus berlanjut, BPN Kabupaten Bogor diduga dimotori oknum oknum mafia tanah menerbitkan Sertipikat 3282 tanpa alas Girik Desa, hanya mendasarkan pada NOP tahun 1998 juga diatas tanah HM 4477/Cimanggis.

Selanjutnya pada tahun 2013, dibuat Sertipikat yang diduga juga ada rekayasa dengan nomor Sertipikat 2893/Cimanggis dengan Surat Ukur No 00004/2012 diteken oleh Kasubsi Pengukuran Nurhadi.

Sertipikat tersebut merupakan pecahan dari Sertipikat 2956 yang bermasalah, dimana Yossi Rosada Soegeng telah diproses Polda Metrojaya karena pemalsuan Akta otentik.

Sebagai pemilik tanah yang dibeli dari Yusda tahun 2016, Hj Dhewi R berharap kepada Inspektur Jenderal Kementerian Agraria/BPN RI, agar segera membatalkan kedua Sertipikat tersebut karena bermasalah sehingga menimbulkan kerugian dan meresahkan.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Irjen Kementerian Agraria/BPN, Sunraizal,SE,MM mengatakan akan membatalkan terhadap Sertipikat ganda atau Aspal, yang tidak mempunyai kekuatan hukum atau direkayasa.

Menurut Pengacara kondang Irawansyah SH,MH, pembatalan Sertipikat Tanah dapat dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

(Bust)